Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menilai kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus terjadi setiap tahun tidak terlepas dari persoalan tata ruang dan lemahnya penegakan hukum. Menurutnya, perlu ada moratorium hutan.
Artinya, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan penghentian sementara penerbitan izin baru untu pemanfaatan hutan alam primer dan lahan gambut.
"Kembali pada kebakaran hutan, pertama kesalahan kebijakan akibat tata ruang. Maka mengapa Ibu Mega ketika menjadi Presiden, beliau tidak mengeluarkan izin untuk tanaman sawit apalagi dari hutan-hutan. Hutan-hutan harus dilindungi, terus ada moratorium hutan," ujar Hasto dalam keterangannya, dikutip Minggu (18/10/2026).
Selain pembenahan tata ruang, Hasto menekankan pentingnya penerapan hukum secara tegas terhadap pihak yang membuka lahan dengan cara membakar. Menurutnya, tindakan tersebut perlu mendapat sanksi agar tidak menjadi praktik yang terus berulang, terlebih jika lahan bekas terbakar kemudian dialihkan untuk perkebunan sawit.
"Yang kedua, supremasi hukum harus dibangun. Jadi mereka yang membuka lahan dengan membakar itu harus dikenakan suatu sanksi yang tegas. Apalagi setelah dibakar kemudian dikonversikan ke sawit," ucap dia.
Hasto turut mengkritik karakter tanaman sawit yang dinilainya dapat menghambat pertumbuhan vegetasi lain di sekitarnya. Ia mengutip pandangan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, untuk menggambarkan persoalan tersebut.
"Suatu tanaman yang kata Bu Mega sangat sombong sekali karena dia enggak mau tanaman yang lain hidup di sekitarnya," kata dia.
