PDIP Siap Pasang Badan Apabila Jokowi Tetap Tak Bersedia Cabut UU KPK

28 Sep 2019, 22:00 WIB

IDN Times/Irfan Fathurohman

Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan mengatakan, partainya bersama parpol koalisi akan "pasang badan" mendukung Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo apabila ia tak bersedia mencabut UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah disahkan pada (17/9) lalu. Menurut Hasto, publik seharusnya percaya kepada keputusan apapun yang diambil oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu, karena diputuskan usai mendengarkan aspirasi dari masyarakat Indonesia.

"Dengan melihat kepemimpinan Pak Jokowi yang mendengarkan seluruh aspirasi dari masyarakat Indonesia, saya kira harusnya kita percaya pada pemimpin nasional kita," kata Hasto seperti dikutip dari kantor berita Antara pada Sabtu (28/9).

Padahal, usai bertemu dengan puluhan tokoh nasional pada Kamis (26/9) lalu, sikap Jokowi mulai melunak. Di hadapan para tokoh itu, Jokowi mengaku akan mempertimbangkan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) bagi UU KPK.

Lalu, apa kata PDI Perjuangan mengenai Perppu untuk UU yang diklaim akan melemahkan komisi antirasuah itu?

1. PDIP dukung revisi UU KPK berdasarkan survei yang dilakukan oleh harian Kompas

IDN Times/Arief

Hasto mengatakan PDI Perjuangan percaya terhadap komitmen Presiden Jokowi dalam melakukan pemberantasan korupsi yang lebih berkeadilan. Salah satu caranya dengan merevisi UU KPK. Apalagi berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Litbang Harian Kompas menunjukkan mayoritas publik mendukung agar UU KPK direvisi.

Dalam survei itu sebanyak 44,9 persen masyarakat mendukung revisi UU KPK. Sedangkan, yang tak setuju 39,9 persen. Sementara, yang menjawab tidak tahu 15,2 persen.

Sementara, di survei yang sama menunjukkan 64,7 persen responden setuju agar dibentuk Dewan Pengawas KPK. Sehingga, menurut Hasto, langkah Presiden untuk melakukan revisi terhadap UU KPK dinilai sudah tepat.

2. PDIP tak setuju Presiden mengeluarkan Perppu UU KPK

IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Sementara, ketika ditanya sikap PDI Perjuangan menyangkut rencana Jokowi yang akan mengeluarkan Perppu, Hasto menilai hal itu kurang tepat. Alih-alih mengeluarkan Perppu, ia mengajak agar masyarakat menilai dulu efektivitas dari UU yang telah disahkan pada (17/9) lalu itu.

PDI Perjuangan berprinsip revisi UU KPK merupakan kesepakatan bersama antara DPR dengan pemerintah. Artinya, UU itu dilaksanakan dulu baru dievaluasi. Setelah melakukan proses evaluasi, baru selanjutnya diubah.

"Apalagi Presiden dan seluruh partai politik di DPR sudah menjadi satu kesatuan yang bulat untuk melakukan revisi. Maka, mengubah undang-undang dengan Perppu sebelum undang-undang tersebut dijalankan adalah sikap yang kurang tepat," kata Hasto.

Ia pun yakin Jokowi tidak akan mengeluarkan Perppu sebelum berbicara dengan parpol yang ada di DPR.

"Jadi, kami percaya, terkait untuk menerbitkan Perppu, Presiden Jokowi akan membahasnya dengan seluruh pimpinan dewan dan pimpinan fraksi di DPR," tutur dia lagi.

3. PDI Perjuangan tidak mempermasalahkan massifnya demo mahasiswa yang menolak diberlakukannya UU KPK

IDN Times/Hendra Simanjuntak

Sementara, mengenai adanya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa pada (24/9) lalu di depan gedung DPR, Hasto mengatakan unjuk rasa adalah hak yang dijamin dalam konstitusi, sebagai bentuk kebebasan berekspresi dalam menyampaikan pendapat.

Tetapi, kata dia, demonstrasi juga harus dalam koridor ketentuan hukum dan tidak boleh dilakukan secara anarkis. Apalagi kemudian ditunggangi oleh kelompok-kelompok dengan kepentingan politik tertentu.

"Karena ketika kita melihat batas demo itu jam enam sore (18:00 WIB), kemudian ada sekelompok massa yang berkumpul, menunggangi demo, kemudian melakukan tindakan-tindakan anarkis," tutur dia.

4. PDIP dan partai koalisi mendukung program Jokowi

(Presiden Joko "Jokowi" Widodo) IDN Times/Teatrika Putri

Hasto menyatakan PDIP dengan seluruh partai politik Koalisi Indonesia Kerja memberikan dukungan sepenuhnya kepada pemerintahan Jokowi dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

"Kami mendukung seluruh upaya Polri didukung TNI di dalam menjaga keamanan masyarakat, dan pihak-pihak yang menempuh jalan di luar jalan demokrasi akan berhadapan dengan kekuasaan hukum yang mendapatkan legitimasi dari rakyat," tegasnya.