Pejabat Disuntik Vaksin Booster, DPR: Melukai Hati Rakyat!

26 Agu 2021, 13:30 WIB

Tenaga kesehatan menunjukkan vaksin COVID-19 Moderna. (ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra)

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Netty Prasetiyani Aher, mengkritik penggunaan vaksin dosis booster yang tidak tepat sasaran sebagai tindakan mencuri start yang tidak bertanggung jawab dan harus ditindak.

"Booster vaksin disiapkan hanya untuk nakes (tenaga kesehatan) yang sudah banyak berguguran dalam tugasnya. Jika ada pihak yang bukan nakes mengaku telah disuntikkan booster, itu namanya tindakan curi start yang tidak bertanggung jawab. Pelanggaran ini seharusnya segera ditindak, " ungkapnya dalam siaran tertulis yang diterima IDN Times, Kamis (26/08/2021).

1. DPR minta pemerintah harus tegas

Petugas medis mengecek kesehatan warga sebelum disuntik vaksin COVID-19 saat vaksinasi massal di Stadion Sanaman Mantikei, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sabtu, 26 Juni 2021 (ANTARA FOTO/Makna Zaezar)

Menurut Netty, pemerintah harus bersikap tegas mengusut masalah ini, agar tidak terjadi lagi penyalahgunaan wewenang dan otoritas.

"Kemenkes harus segera melakukan evaluasi terkait distribusi dan pelaksanaan booster vaksin di lapangan. Jangan salah gunakan wewenang yang membuat rakyat marah. Untuk dapat vaksin reguler, rakyat harus rela antre berjam-jam, sementara ada pihak yang tidak berhak malah sudah mendapatkan booster dengan cara mudah," tambahnya.

2. Masih banyak rakyat yang belum mendapat vaksin

Warga antre mengikuti vaksinasi COVID-19 massal di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu, 26 Juni 2021 (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Netty mengingatkan pemerintah jangan memberi contoh buruk pada rakyat dengan membuat surat edaran dan kemudian melanggarnya sendiri.

"Pemberian booster vaksin hanya untuk nakes merupakan langkah tepat. Pengadaan booster dan proses pelaksanaannya harus menjadi prioritas dalam refocusing anggaran negara. Para nakes adalah pejuang yang berhadap-hadapan langsung dengan pasien COVID-19," paparnya.

Oleh karena itu, lanjut Netty, semua pihak harus bisa menahan diri, karena masih banyak rakyat yang belum disuntik vaksin.

"Anggaran negara terbatas, sementara kebutuhan pengadaan vaksin dan pelaksanaannya membutuhkan biaya sangat besar. Rakyat masih banyak yang harus sabar menanti jatah vaksin reguler. Jadi, kasus penyalahgunaan booster vaksin seperti ini mencederai hati rakyat. Dimana letak keadilan sosial bagi seluruh rakyat?" katanya.

3. WHO tidak anjurkan vaksin booster untuk publik

Petugas kesehatan menunjukkan vaksin COVID-19 Moderna saat vaksinasi dosis ketiga di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Haji Adam Malik, Medan, Sumatera Utara, Kamis (5/8/2021). (ANTARA FOTO/Fransisco Carolio)

Sebagai informasi, sejumlah pejabat mengaku memperoleh vaksin booster atau vaksin ketiga kepada Presiden Joko “Jokowi” Widodo. Pengakuan secara tak sengaja itu disampaikan saat Jokowi meninjau lokasi vaksinasi COVID-19 di Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa (24/8/2021)

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tidak memberi tanggapan tegas terkait vaksin booster untuk pejabat. Dia menerangkan, vaksin ketiga secara klinikal terbukti memberi perlindungan lebih baik, namun Badan Kesehatan Dunia (WHO) tidak menganjurkan saat ini vaksin booster untuk masyarakat.

"Kenala WHO tidak menganjurkan, bukan masalah klinical tapi etikal, karena sampai saat ini baru 58 juta (orang) suntik pertama sekitar 30 juta dosis kedua. Dengan jumlah vaksin yang masih terbatas mungkin akan lebih pas memang itu kita berikan kesempatan kepada teman-teman yang even (bahkan) belum mendapatkan kesempatan untuk suntik pertama," ucap Budi.