Pembahasan RUU HIP Ditunda, Begini Respons Ormas Islam

Perwakilan Pimpinan MUI Marsudi Suhud berharap, keputusan pemerintah itu dapat mencairkan suasana, terutama kepada ormas yang kontra dengan RUU tersebut.

“Terus menyikapi dan mengawal DPR selanjutnya, kalau perlu berdialog dengan DPR untuk mencabut RUU ini. Sekali lagi MUI apresiasi yang tinggi dalam menyikapi kegelisahan umat ini,” ujar Marsudi.

Sementara itu, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti meminta pemerintah untuk menyampaikan pesan tertulis kepada DPR terkait penundaan RUU itu, sehingga bisa memberikan kepastian kepada masyarakat.

DPR, lanjut dia, harusnya bisa menanggapi gelombang aspirasi penolakan untuk segera menunda pembahasan RUU yang menjadi polemik di masyarakat tersebut.

“Kami imbau masyarakat untuk tetap tenang dan menanggapi persoalan ini secara tegas, cerdik untuk kita fokus mengatasi persoalan pandemik COVID-19 dan senantiasa menjaga persatuan dan kerukunan umat dan bangsa,” ujar Mu’ti.

Sedangkan Sekjen PBNU Faizal Zaini menegaskan, masalah Pancasila sudah menjadi sesuatu yang final dan tidak perlu lagi ada penafsiran lain. Oleh sebab itu, ia memandang RUU Haluan Ideologi Pancasila akan berpotensi mengaburkan ideologi yang sudah ada selama ini.

“Mari kita fokus dalam upaya kita recovery COVID-19, di samping kalau ada ketidakpuasan dengan berbagai masalah ekonomi dan seterusnya maupun politik. Dalam pandangan PBNU dilakukan reformasi, kemudian penguatan dalam pembangunan ekonomi terutama dalam skala kecil dan menengah,” tuturnya.