Jakarta, IDN Times - Pembangunan Sirkuit MotoGP di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) diadang oleh puluhan warga.
Mengutip Antara, puluhan warga yang berasal dari dua dusun, yakni Dusun Ujung Lauk dan Bunut tersebut juga memagar lahan untuk pembangunan Sirkuit MotoGP Mandalika tersebut. Aksi ini sudah mereka lakukan sejak Sabtu (28/9) dan belum berakhir hingga hari ini, Minggu (29/9).
Kepala Dusun Ujung Lauk, Abdul Mutalip saat dihubungi Antara melalui telepon dari Mataram, membenarkan pengadangan dan pemagaran lahan Sirkuit Mandalika tersebut. Hal itu dilakukan karena menurutnya PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) selaku pengelola KEK Mandalika dan pemerintah dinilai sampai saat ini belum memiliki etikad baik untuk menyelesaikan persoalan lahan di lokasi tersebut.
"Kita minta ITDC dan pemerintah, tolong ini dibayar. Karena, masyarakat punya bukti kuat atas kepemilikan lahan-lahan itu, sertifikat," ujarnya.
Menurutnya, ada 27 orang warganya yang mengklaim memiliki lahan di lokasi tersebut dengan luas lahan berbeda-beda. Semuanya memiliki dokumen berupa sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
"Ini kan lahan-lahan untuk dijadikan bisnis sama ITDC, masak tidak mau di bayar. Kecuali ini dimanfaatkan untuk Kantor Bupati, Kantor DPRD yang memang peruntukannya untuk kepentingan masyarakat. Ya tidak jadi masalah, tapi ini kepentingannya bukan untuk masyarakat lebih ke bisnis masa tidak di bayar," ujar Abdul Mutalib.
Abdul Mutalib menyayangkan sikap ITDC yang tidak mau menemui dan berdialog dengan warga pada Sabtu kemarin. Padahal ajakan tersebut diinisiasi oleh ITDC, mamun ternyata setelah ditunggu warga tidak hadir.
"Intinya kita minta tanah-tanah ini dibayar antara Rp70 juta-Rp100 juta. Terus tidak dengan ganti rugi atau dana kerahiman seperti sebelumnya-sebelumnya," tegas Mutalib.
Hal senada juga diungkapkan warga lainnya bernama Alus Darmiah. Kepada Antara ia menyatakan lahan yang dijadikan Sirkuit MotoGP itu masih hak milik warga yang sampai dengan saat ini belum diselesaikan oleh PT ITDC.
Ia meminta pihak ITDC dan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan lahan milik warga sebelum melakukan pengerjaan Sirkuit MotoGP.
Alus menceritakan, dulu lahan yang tengah ditata untuk Sirkuit MotoGP itu merupakan jalan desa yang juga persoalannya belum diselesaikan oleh Pemerintah Desa Kuta waktu itu.
"Dari dulu lahan itu belum diselesaikan, dan lahan itu masih hak milik warga. Untuk itu kami minta kepada pihak ITDC segera membayar lahan milik warga," katanya.