Menolak Lupa, 5 Hal tentang Pembunuhan Munir yang Wajib Kamu Tahu

Otoritas Belanda yang melakukan otopsi terhadap tubuh Munir menyimpulkan bahwa aktivis yang pernah mengurus kasus pembunuhan Marsinah tersebut dihabisi dengan racun arsenik. 

Sejak dipastikan bahwa Munir meninggal dengan cara tak wajar, bahkan dibunuh, pihak keluarga menuntut pemerintah membentuk tim penyelidik khusus yang independen. Menurut keluarga, tim investigasi independen dibutuhkan sebab ada kekhawatiran bahwa jika memakai proses hukum konvensional maka kemungkinan untuk terungkapnya semakin kecil. 

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) pun sepakat dengan argumen keluarga Munir. Hanya saja, setelah melalui talik-ulur, baru tiga bulan pasca kematian Munir lah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membentuk Tim Pencari Fakta (TPF).

Pada akhir 2005, pengadilan mengungkap bahwa kru tambahan pada penerbangan Garuda Indonesia dari Jakarta menuju Singapura, Pollycarpus Budihari Priyanto, menjadi pelaku pembunuhan Munir. Ia dijatuhi hukuman penjara selama 14 tahun, namun dinyatakan tidak terbukti telah menghilangkan nyawa Munir di tingkat Mahkamah Agung.

Kendati demikian, majelis hakim tetap menyatakan Pollycarpus menggunakan surat dokumen palsu untuk mengklaim dirinya adalah kru tambahan Garuda Indonesia. Ia kemudian menumpang pesawat yang ditumpangi Munir ketika transit di Singapura. Atas perbuatannya itu, majelis hakim tetap memvonisnya dua tahun penjara.

Meski demikian, banyak pihak masih meragukan bahwa Pollycarpus adalah aktor utamanya. Beredar dugaan bahwa pemerintah, melalui Badan Intelijen Negara (BIN), adalah mastermind di balik pembunuhan Munir. Komnas HAM, misalnya, pada 2010 lalu menyebut ada "cacat-cacat dari investigasi kepolisian, penuntutan, dan persidangan Muchdi Purwoprandjono".

Muchdi PR sendiri adalah mantan deputi kepala BIN yang bebas dari dakwaan membantu pembunuhan Munir pada 2008. Jika ditelusuri ke belakang, Muchdi pernah dicopot dari jabatannya di Kopassus atas dugaan terlibat penghilangan mahasiswa pada 1996—kasus yang disuarakan dengan sangat lantang oleh Munir semasa hidup.

Dalam laporan yang dirilis KontraS disebutkan bahwa TPF "menyimpulkan terdapat sejumlah bukti materil yang menunjukkan pejabat dan karyawan Garuda bersekongkol atau terlibat dalam meninggalnya aktivis HAM Munir". Bahkan, TPF menilai kasus itu "hasil dari suatu kejahatan konspiratif".

Kesimpulan tersebut lahir dari fakta bahwa Garuda Indonesia tidak melakukan investigasi internal terkait tewasnya Munir. Ketua TPF Brigadir Jenderal (Pol) Marsudi Hanafi menegaskan investigasi internal seharusnya dilakukan Garuda Indonesia seperti tertuang dalam UU Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan.

Kemudian, TPF juga menemukan adanya tiga surat tak lazim yang dikeluarkan Garuda Indonesia dan ketiganya ditujukan langsung untuk Pollycarpus. Salah satu surat ditandatangani oleh Vice President Corporate Security Garuda Indonesia, Ramelgia Anwar, yang bertanggal 4 September 2004 atau tiga hari sebelum Munir meninggal.

Padahal, tanggal itu jatuh pada hari Sabtu sehingga kantor Garuda Indonesia tutup. Dari penyelidikan polisi, ternyata surat itu sejatinya dikeluarkan pada 15 September dan baru ditandatangani Ramelgia dua hari kemudian. Menurut TPF kejanggalan ini bisa dibaca sebagai tidak profesionalnya Garuda Indonesia atau upaya menutupi cerita sebenarnya.

Menjelang akhir tahun 2016 lalu muncul kabar bahwa dokumen yang berisi hasil penyelidikan TPF telah hilang. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Jaksa Agung HM Prasetyo untuk mencari dokumen tersebut. Hanya saja, hingga kini belum ada kejelasan.

Seperti dilaporkan Rappler, Koordinator KontraS, Yati Andriyani, meyakini bahwa hilangnya dokumen TPF Munir hanya dalih pemerintah saja. Apalagi juru bicara presiden, Johan Budi, mengatakan dokumen itu telah diserahkan oleh bekas Menteri Sekretaris Negara era SBY, Sudi Silalahi, kepada Istana.

KontraS sendiri mengaju siap menggugat pemerintah jika dokumen itu memang sengaja dihilangkan. "Apabila ada unsur–unsur kesengajaan menghilangkan, menyembunyikan dokumen TPF Munir oleh otoritas pemerintah, maka menempuh langkah pelaporan pidana dan maladministrasi akan sangat mungkin kami lakukan," tegas Yati.

Istri mendiang Munir, Suciwati dan para aktivis HAM lainnya kemudian tetap rutin menggelar aksi Kamisan di depan Istana Negara. Dalam pemberian keterangan pers di kantor KontraS pada Jumat (6/9), Suciwati mengatakan aksi Kamisan bisa dihentikan, asal negara mampu menyelesaikan kasus pembunuhan terhadap aktivis HAM tersebut. 

"Kalau Presiden menyatakan akan membuat pengadilan HAM dan mulai membawa para penjahatnya ke pengadilan, saya pikir selesai aksi Kamisan. Tapi, kalau masih belum dan para penjahatnya justru ada di sekitar Presiden ya bagaimana mungkin Kamisan itu berhenti," tutur Suciwati kemarin. 

Sudah sejak lama, publik mengkritik pemerintah yang dianggap tak serius dalam menyelesaikan kasus pembunuhan Munir, termasuk untuk membuka misteri di mana dokumen TPF sekarang berada. Suciwati pun mengaku kecewa terhadap Presiden Joko "Jokowi" Widodo, lantaran janjinya untuk mengungkap dalang di balik kematian Munir tidak juga terealisasi. 

"Ternyata lima tahun itu, tidak ada action, akhirnya kami kembali bergerak untuk mengatakan bahwa ini harus didorong, mungkin harus dengan strategi yang cukup keras," kata dia lagi. 

Yang jadi tanda tanya, akankah Presiden Jokowi mengungkap kasus kematian Munir di periode kedua pemerintahannya?