Pemerintah Bikin Media Center Indonesia Maju, Tangkal Kabar Negatif

Bahlil mengungkap, Media Center Indonesia Maju juga sebagai upaya pemerintah memberikan kesempatan bagi awak media untuk mengonfirmasi berbagai isu yang menyangkut pemerintah.

"Media Center ini kita bangun dalam rangka memberikan wadah kepada teman-teman (jurnalis) untuk mengkroscek karena ini kan sebenarnya banyak di tahun pemilu, pileg, pilpres, kadang-kadang ada berita yang butuh informasi, nah disini kita bisa berdialog," ungkap dia.

"Ini kita bentuk untuk membina teman-teman wartawan bisa cepat menelaah informasi terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang telah dilakukan atau akan dilakukan yang kaitannya dengan proses pembangunan," lanjut Bahlil.

Di samping itu, kata Bahlil, pertimbangan membuat Media Center Indonesia Maju itu lantaran isu politik juga menyangkut pertumbuhan ekonomi nasional yang harus dijaga jelang Indonesia 2045.

Sehingga, apapun isu politik yang muncul jelang Pemilu 2024 tak mengganggu target ekonomi pemerintah maupun investasi di Indonesia.

"Kenapa itu penting karena kami berpandangan bahwa sekalipun itu urusan politik, pertumbuhan ekonomi nasional kita harus terjaga. Nah salah satu ciri pertumbuhan ekonomi tetep bisa terjaga kalau stabilitas bisa kita jaga bersama. Salah satu stabilitas itu bisa dipicu stabil atau tidak tergantung dengan informasi dan data," tuturnya.

Bahlil menegaskan bahwa pemerintah dalam menjawab berbagai isu jelang 2024 tetap mengedepankan netralitas. Pemerintah akan mengklarifikasi isu seputar politik apabila merasa informasi tersebut perlu diluruskan.

Meski namanya mirip Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Bahlil memastikan, media center yang dibuat tak terafiliasi paslon manapun jelang 2024.

"Di sini hanya membicarakan tentang apa yang menjadi data kebijakan pemerintah. Sementara unsur politik tidak ada di sini," kata Bahlil.

"Jadi bukan sekretariat politik tapi ketika ada sekelompok orang atau salah satu kelompok yang memberikan atau mempertanyakan atau katakanlah menyerang pemerintah dengan narasi yang tidak benar kami berhak melakukan klarifikasi. Tapi saya tegaskan lagi di sini bukan untuk urusan politik," lanjutnya.