Pemerintah Buka Opsi Galang Dana Masyarakat untuk Biaya Bangun IKN
Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Bambang Susantono, membuka opsi pendanaan ibu kota baru di Kalimantan Timur dilakukan lewat metode crowdfunding atau urun dana. Usulan itu mengemuka tak lama usai salah satu calon investor IKN Nusantara, Softbank memilih mundur dari pendanaan ibu kota baru. Padahal, semula Softbank digadang-gadang bakal menanamkan duit senilai US$100 miliar atau setara Rp1.432 triliun.
Pernyataan urun dana dijadikan salah satu opsi terungkap ketika Bambang Susantono diwawancarai Majalah Tempo yang tayang pada periode 27 Maret 2022 hingga 3 April 2022.
"Peran APBN cukup penting karena APBN akan menjadi jangkar duluan untuk membangun kepercayaan pasar atau calon investor. Masyarakat (juga) bisa (terlibat) melalui model crowdfunding. Berbagai macam creative financing (pembiayaan di luar APBN) masih terus kami coba eksplor," ungkap Bambang dalam wawancara tersebut.
Pernyataan itu kemudian menjadi viral dan perdebatan di ruang publik. Mereka menduga skema urun dana muncul lantaran pembangunan IKN Nusantara tak memiliki duit yang cukup.
Presiden Joko "Jokowi" Widodo pada 15 Maret 2022 menyebut biaya untuk pembangunan IKN dibutuhkan dana mencapai Rp466 triliun. Sementara, sesuai ketentuan di dalam undang-undang, penggunaan APBN untuk IKN dibatasi maksimal 20 persen. Sisa pendanaan dicari lewat metode lain.
Mengapa metode urun dana dipilih oleh pemerintah? Platform apa yang digunakan untuk bisa menjaring dana masyarakat dan tak dikorupsi?
1. Skema pendanaan dengan metode crowdfunding tertulis di dalam UU IKN
Ketua Tim Komunikasi IKN, Sidik Pramono, menepis anggapan opsi crowdfunding baru muncul setelah Softbank batal berinvestasi di ibu kota baru Nusantara. Opsi tersebut kata dia sudah tertulis di dalam UU IKN nomor 3 tahun 2022 pasal 24 ayat 1 yang berbunyi "pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus ibu kota Nusantara bersumber dari APBN atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan."
Sedangkan, di bagian lampiran dari UU tersebut tertulis bahwa skema pendanaan lainnya bisa berupa crowdfunding dan dana dari filantropi. "Tapi ini tentu bukan opsi satu-satunya untuk pendanaan ibu kota negara. Sekali lagi opsi crowdfunding ini masih bisa dieksplorasi," ujar Sidik kepada media, Minggu (27/3/2022).
Ia menjelaskan lebih lanjut platform dan ketentuan mengenai crowdfunding tersebut akan dimuat nanti di dalam Peraturan Pemerintah. "Perkara kapan metode ini akan digunakan, nanti akan diatur teknis dan detailnya," kata dia.
Sidik memastikan pemerintah akan mencarikan pendanaan sebaik-baiknya agar pembangunan IKN Nusantara bisa diwujudkan. Kepala Otorita IKN pun, kata dia, akan berusaha menekan sekecil mungkin dana yang digunakan dari APBN.
2. Pemerintah ingin masyarakat juga ikut terlibat langsung dalam pembangunan IKN
Sementara, Bambang menyebut metode crowdfunding ini bukan berupa paksaan dan menjadi salah satu cara agar masyarakat bisa terlibat langsung dalam pembangunan IKN.
"Jadi, nanti bisa saja ditaruh di internet (platform pendanaannya), ketika chip in nanti kamu bisa dapat bangku ditulis dengan nama kamu di situ. Kan hal itu bisa dilakukan sekarang," ungkap Bambang ketika diwawancarai Harian Kompas, 21 Maret 2022.
Sidik juga menegaskan pemilihan metode crowdfunding bukan menggambarkan pemerintah kesulitan mendapatkan pendanaan untuk membangun IKN. "Ini kan salah satu bentuk partisipasi masyarakat untuk memiliki IKN," kata Sidik.
3. Pemerintah diprediksi bakal sulit menggaet investor asing untuk bangun IKN Nusantara
Sementara, Guru Besar dari UIN Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra, yakin pemerintah bakal sulit menggaet calon investor asing untuk mendanai pembangunan IKN Nusantara. Hal itu lantaran keuntungan baru dirasakan calon investor dalam jangka waktu yang lama.
"Siapa pun kan yang bakal menjadi investor kan pasti berharap return (keuntungan) cepat. Jadi, kalau dikatakan Softbank mundur (dari proyek IKN) karena mayoritas kepemilikan saham di sana mayoritas dikuasai oleh pengusaha dari Arab Saudi," ujar Azyumardi kepada media pada 14 Maret 2022.
Menurutnya, sejak awal Saudi tidak tertarik berinvestasi di proyek semacam IKN Nusantara. Meskipun pemerintah dijanjikan bakal berinvestasi di sana.
"Boleh dilihat dari data, investasi Arab Saudi di Indonesia kan sangat sedikit. Mereka kan tertarik lebih tertarik untuk menaruh uangnya dalam bentuk saham mayoritas di Citibank atau misalnya membangun gedung-gedung mercusuar seperti Burj Khalifa atau membeli tim-tim sepak bola di Eropa," katanya.
Ia meyakini ujung-ujungnya pembangunan IKN mayoritas akan menggunakan dana dari APBN. Meski saat ini, penggunaan dana di APBN dibatasi maksimal 20 persen.
Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden (KSP), Wandy Tutoroong, tetap meyakini pemerintah bakal bisa menggaet calon investor. Menurutnya, tetap ada calon investor yang bakal tertarik dengan konsep hutan kota.
"Lagi pula masing-masing investor punya preferensi sendiri. Ada juga kok investor baru yang menginginkan green investment, blue atau green economy," ujar Wandy pada 14 Maret 2022.