Kemnaker: Pemerintah Dengarkan Aspirasi soal Pengupahan saat Pandemik

19 Okt 2020, 21:00 WIB

Dok. Kemnaker

Jakarta, IDN Times - Plt Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI & Jamsos) Kemnaker Haiyani Rumondang mengatakan pemerintah tetap mendengarkan aspirasi seluruh pihak terkait formulasi dan rekomendasi kebijakan pengupahan yang terbaik di masa pandemik Covid-19.

Menurutnya, dengan kondisi pandemik Covid-19 yang menyebabkan perlambatan ekonomi hampir seluruh sektor, maka perubahan komponen dan jenis Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang telah ditetapkan, dalam pelaksanaan hendaknya memperhatikan perlindungan pekerja/buruh dan kelangsungan berusaha.

"Masa peninjauan KHL saat ini berbarengan dengan pandemik Covid-19 dan berdampak terhadap ekonomi, bukanlah kondisi yang diinginkan oleh semua pihak. Namun, dalam kondisi saat ini, pemerintah terus mendengar seluruh pihak terkait formulasi kebijakan pengupahan yang terbaik di masa pandemik Covid-19," kata Haiyani Rumondang dalam Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Senin (19/10/2020).

1. Kondisi pandemik Covid-19 berdampak pada penurunan penghasilan yang diterima pekerja

Dok. Kemnaker

Saat membuka Dialog Dewan Pengupahan se-Indonesia tentang hasil peninjauan komponen dan jenis KHL Tahun 2020 di Jakarta, Kamis (15-17/10/2020) lalu, Haiyani menjelaskan bahwa dari sudut pekerja/buruh, kondisi pandemik Covid-19 berdampak pada penurunan penghasilan yang diterima sehingga mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya.

Selain itu, pandemik Covid-19 juga berdampak bagi pengusaha yang mengalami kesulitan karena permintaan menurun dan terbatasnya bahan baku sehingga berdampak pada kelangsungan usahanya.

"Karena itu, diperlukan pemahaman seluruh pihak terhadap kondisi yang terjadi agar terjalin sinergitas seluruh pihak sehingga kita dapat melewati masa sulit ini (pandemi Covid-19) dengan baik," ujar Haiyani.

Untuk menyamakan persepsi dan pemahaman tersebut, Haiyani mengatakan pihaknya menggelar dialog Dewan Pengupahan se-Indonesia tentang hasil peninjauan komponen dan jenis KHL di tengah kondisi pandemik Covid-19 yang tidak diharapkan.

"Diharapkan dialog ini akan memberikan manfaat dalam pengembangan pengupahan ke depan yang adil dan berdaya saing dalam menyatukan perspektif dan langkah untuk menghadapi kebijakan besar saat ini, yaitu kebijakan Cipta Kerja," kata Haiyani.

2. PP Pengupahan juga mengamanatkan penggunaan data BPS atau informasi harga dari berbagai survei yang dilakukan

Ilustrasi upah (IDN Times/Arief Rahmat)

Haiyani Rumondang menjelaskan bahwa Pasal 43 Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP Pengupahan) mengamanatkan peninjauan Komponen dan Jenis KHL dalam jangka waktu 5 (lima) tahun melalui penetapan Menaker dengan mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Nasional (Depenas).

Depenas sendiri telah menyelesaikan kajian peninjauan Komponen dan Jenis KHL pada Oktober 2019 sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) Permenaker No 21 Tahun 2016.

Haiyani Rumondang menegaskan PP Pengupahan juga telah mengamanatkan penggunaan data BPS atau informasi harga dari berbagai survei yang dilakukan BPS dalam menghitung nilai KHL hasil peninjauan. Untuk selanjutnya perhitungan Nilai KHL akan dilakukan Dewan Pengupahan Daerah guna penetapan upah minimum tahun 2021.

3. Dialog dengan Dewan Pengupahan itu untuk menginformasikan atau menyosialisasikan hasil peninjauan

Dok. Kemnaker

Direktur Pengupahan Kemnaker Dinar Titus Jogaswitani mengatakan hal senada. Menurutnya, dialog dengan Dewan Pengupahan itu untuk menginformasikan atau menyosialisasikan hasil peninjauan komponen dan jenis KHL yang diamanahkan PP Pengupahan, yakni setiap komponen dan KHL harus ditinjau kembali.

"Kenapa setiap 5 tahun sekali? Karena pola konsumsi masyarakat setiap 5 tahun sekali diubah. Misalnya apakah kebutuhan beras, gula atau baju tetap sama atau turun 5 tahun lalu dengan sekarang," ujar Dinar dalam sambutannya.

Setelah dikaji dewan pengupahan dan direkomendasikan ke Menaker, keluar Permenaker Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang KHL. Dari Permenaker tersebut, komponen KHL yang semula terdiri dari 60 jenis, kini berubah menjadi 64 jenis, yang menjadi acuan KHL tahun 2020 dan dijadikan sebagai salah satu formula penentuan upah pada 2021 mendatang.

"Ada KHL yang bertambah, berubah dan ada yang diperbaiki. Di antaranya penambahan televisi, pulsa, dan lainnya," katanya.

Dinar menambahkan, Permenaker tersebut disosialisasikan ke anggota dewan pengupahan provinsi, kabupaten/kota. Namun, pada kondisi pandemik Covid-19 ini, peserta sosialisasi dikurangi dari 34 provinsi.

Dialog Dewan Pengupahan dihadiri Wakil Ketua Depenas, Adi Mahfudz (unsur pengusaha) dan Sunardi (unsur serikat pekerja/serikat buruh), serta diikuti 68 peserta dari Dewan Pengupahan Provinsi Seluruh Indonesia. Sebanyak 15 peserta dari unsur pemerintah, 18 peserta unsur pengusaha, 31 peserta dari SP/SB, serta 2 peserta dari akademisi. Biro Humas Kemnaker. CSC