Pemerintah Dituntut Segera Selesaikan Kasus HAM di Papua

07 Des 2018, 19:20 WIB

Dok. IDN Times/Istimewa

Jakarta, IDN Times - Kasus kekerasan di tanah Papua terus terjadi. Teranyar, peristiwa berdarah di Kabupaten Nduga pada Minggu (2/12) lalu, menambah deretan kasus kekerasan bersenjata yang terjadi di Papua.

Lebih dari sembilan kasus pelanggaran hak Asasi Manusia (HAM) berat telah terjadi sejak awal Milenium hingga November 2018.

Di Kabupaten Nduga, tepatnya di daerah Yigi, Distrik Yall, sekitar 30 orang yang sebagian merupakan pekerja proyek jalan Trans Papua dan sebagian lagi dari aparat keamanan, harus meregang nyawa dalam kejadian tersebut.

1. Kejadian di Nduga bukan yang pertama

IDN Times/Sukma Shakti

Mantan Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elisabeth, mengakui kejadian di Nduga bukanlah hal baru di Papua. Menurutnya, sudah banyak kasus-kasus lain yang sudah terjadi. Namun, belum ada penyelesaian hukum yang pasti atas tragedi tersebut.

“Jika setiap akhir tahun ada kekerasan berarti ada yang salah. Seperti di Nduga kemarin, sebetulnya semua ada di situ, perusahaan, pemerintah daerah, aparat (Polri dan TNI) dll. Masyarakat saya yakin mereka harus diajak bicara,” kata Adriana dalam diskusi publik yang digelar Amnesti Internasional, Jumat (7/12).

2. Pemerintah mulai tunjukkan itikad baik untuk selesaikan kasus di Papua, tapi...

ANTARA FOTO/Iwan Adisaputra

Adriana khawatir semakin menumpuknya tragedi seperti ini dalam penyelesaian hukumnya, kejadian serupa akan terus terulang. Menurut dia, LIPI sudah memberikan catatan kepada pemerintah pusat terkait hal ini.

Sebetulnya, kata dia, pemerintah sudah mulai menunjukan itikad baik untuk menyelesaikan hukum dalam kasus pelangaran HAM di Papua. Hanya, hal itu belum terasa signifikan.

3. Upaya Jokowi selesaikan kasus di Papua

Facebook/Presiden Joko Widodo

Beberapa langkah yang telah dilakukan pemerintah, Adriana mencontohkan, yakni upaya Presiden Joko "Jokowi" Widodo membebaskan tahanan politik dan membuka akses jurnalis internasional.

"Tapi, masih ada persoalan karena implementasinya kurang maksimal,” bebernya lagi.

4. Beberapa kasus berdarah yang belum terselesaikan secara hukum

(Ilustrasi) ANTARA FOTO/Iwan Adisaputra

Kendati demikian, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah terkait kekerasan yang terjadi di Papua.

Seperti diketahui, kasus-kasus berdarah memang belum terselesaikan secara jelas hukumnya, sebut saja dalam kasus Wasior (2001), Wamena (2003), ataupun penembakan di Paniai (2014).

5. Kasus penembakan Paniai belum selesai

IDN Times/Ilyas Listianto Mujib

Untuk kasus penembakan di Paniai (2014), salah satu keluarga korban masih menuntut keadilan. Obet Gobay, ayah Apius Gobay salah satu korban penembakan, mengaku hukum tak berpihak ke orang Papua.

"Saya sampaikan mereka (korban penembakan) juga mau menjadi tuan di atas tanahnya sendiri, tapi kamu (aparat keamanan) tembak. Keadilan harus ada,” ujar Obet kepada wartawan.

“Saya tolak uang dari pemerintah Rp 4 miliar. Sebetulnya itu bisa saja saya ambil kalau itu yang terbunuh adalah babi atau sapi, saya bisa pergi ke pasar untuk ganti. Tapi itu manusia (anak saya) tak dijual di pasar,” sambungnya.

Lebih jauh, Obet meminta pemerintah serius menyelesaikan pelanggaran HAM yang ada di Papua, termasuk kasus di Nduga kemarin. Jika memang pemerintah merasa tak mampu menyelesaikannya, dia meminta pemerintah lebih baik memberikan semua prosesnya kepada Persatuan Bangsa-Bangsa.