Jakarta, IDN Times - Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar sidang isbat untuk menetapkan awal Zulhijah 1447 Hijriah atau Idul Adha pada Minggu (17/5/2026) di Auditorium HM Rasjidi, kantor layanan Kementerian Agama, Jakarta.
Kemenag membagi rangkaian sidang ke dalam tiga sesi, mulai dari seminar posisi hilal, sidang tertutup, hingga konferensi pers pengumuman hasil sidang isbat.
Dikutip dari siaran pers, Kemenag membagi rangkaian sidang ke dalam tiga sesi, mulai dari seminar posisi hilal, sidang tertutup, hingga konferensi pers pengumuman hasil sidang isbat.
Rangkaian sidang diawali dengan seminar posisi hilal awal Zulhijah 1447 H pada pukul 16.30 WIB dan terbuka untuk umum.
Selanjutnya, sidang isbat akan digelar setelah salat Magrib sekitar pukul 18.00 WIB secara tertutup. Hasil sidang kemudian diumumkan melalui konferensi pers pada pukul 19.00 WIB.
Rapat pemantapan dan persiapan rukyatulhilal yang dilakukan oleh jajaran Bidang Urusan Agama Islam dan Bimas Islam Kanwil Kemenag Provinsi se-Indonesia secara daring, pada Selasa, 5 Mei 2026.
Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Arsad Hidayat, mengatakan, koordinasi antarlembaga menjadi hal yang penting dalam memastikan sidang isbat rukyatulhilal dapat berjalan baik, terukur, dan bisa dipertanggung jawabkan.
“Pelaksanaan rukyatulhilal bukan hanya agenda rutin tahunan, tetapi bagian dari pelayanan keagamaan kepada masyarakat. Karena itu, koordinasi dengan BMKG, Pengadilan Agama, ormas Islam, dan seluruh pihak terkait perlu terus diperkuat,” ujar Arsad dalam keterangannya.
Rapat koordinasi persiapan sidang isbat awal Zulhijjah 1447 H juga turut melibatkan berbagai pihak terkait.
Kegiatan tersebut dihadiri Kasubdit Hisab Rukyat dan Syariah Ismail Fahmi, jajaran Direktorat Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, perwakilan BMKG, hingga tim pelaksana rukyatulhilal dari berbagai daerah di Indonesia.
Arsad mengatakan, pemantauan hilal awal Zulhijah tahun ini akan dilakukan di 88 titik pemantauan yang tersebar di berbagai daerah Indonesia.
Dia mengatakan, pemerintah tetap menggunakan sidang isbat sebagai forum bersama untuk menentukan awal bulan Hijriah. Cara ini dianggap menjadi ciri khas Indonesia dalam menyikapi perbedaan pandangan keagamaan melalui musyawarah dan pendekatan yang moderat.
“Pemerintah memiliki dasar perhitungan astronomi dan kriteria imkanur rukyat MABIMS. Namun sebelum diumumkan kepada masyarakat, seluruh data dan masukan dibahas bersama dalam sidang isbat agar keputusan yang dihasilkan dapat menjadi rujukan bersama,” ujar dia.
Tak hanya itu, kata dia, PMA Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Sidang Isbat menjadi landasan penting dalam memperkuat tata kelola penetapan awal bulan Hijriah.
Dalam pelaksanaan rapat, sejumlah daerah melaporkan kesiapan daerah masing-masing untuk melakukan rukyatulhilal.
Kanwil Kemenag Sulawesi Selatan, misalnya, menyampaikan, rukyatulhilal akan dilakukan di observatorium Universitas Muslim Indonesia Makassar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Pengadilan Agama, serta ormas islam akan terlibat dalam rukyatulhilal di daerah tersebut.
Kesiapan pemantauan hilal juga dilaporkan dari berbagai wilayah, termasuk Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Sulawesi Tengah.
Mayoritas daerah disebut telah melakukan koordinasi dengan BMKG dan Pengadilan Agama setempat guna memastikan pelaksanaan rukyatulhilal berjalan lancar dan tertib.