Jakarta, IDN Times - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko angkat bicara terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Ia mengatakan banyak pihak yang berharap agar ada evaluasi dari proses pemilu yang sangat rumit ini.
Hal itu bukan tanpa sebab, pasalnya banyak petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia karena kelelahan usai melakukan rekapitulasi suara.
Hal itu disampaikan Moeldoko usai menghadiri rapat koordinasi khusus (Rakorsus) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto.
“Sepertinya banyak pihak yang mengharapkan ada evaluasi (penyelenggaraan pemilu),” kata Moeldoko di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (24/4).
Meskipun banyak pihak yang meminta adanya evaluasi, Moeldoko enggan berkomentar lebih jauh terkait hal tersebut.
“Belum tahu, ini kan keputusan politik. Jadi tidak begitu saja. Nanti akan dibicarakan di level pengambilan kebijakan,” ujarnya.
Terkait wacana pemungutan suara secara elektronik voting (e-voting) pada pemilu mendatang, mantan Panglima TNI ini menyebut hal itu masih jauh dari kemungkinan.
“Mungkin masih terlalu sulit karena sebaran kita begitu besar, enggak mudah,” tegasnya.
Sebelumnya, KPU memberikan rekomendasi penyelenggaraan pemilu serentak yang dibagi menjadi dua jenis yaitu pemilu serentak nasional dan daerah.
“Pemilu serentak nasional, untuk Pilpres, Pemilu DPR dan DPD (memilih pejabat tingkat nasional),” kata Komisioner KPU Hasyim Asy'ari dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/4).
Untuk pemilu serentak daerah meliputi pilkada gubernur dan bupati/wali kota, serta DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Secara teknis, keduanya akan dipisahkan dengan kurun waktu yang berbeda. Pemilu serentak daerah waktunya akan lebih dulu dilakukan daripada pemilu serentak nasional.
“Pemilu Daerah 5 tahunan, diselenggarakan di tengah 5 tahunan pemilu nasional, misalnya Pemilu Nasional 2019, dalam 2,5 tahun berikutnya (2022) pemilu daerah,” jelas Hasyim.