Pendemo 'Draw The Line' Desak Prabowo Buat Langkah Atasi Krisis Iklim

19 Sep 2025, 20:04 WIB

Santi Dewi

Suriadi Darmoko dari WALHI Bali di aksi demo Draw The Line. (IDN Times/Santi Dewi)

Intinya sih...

Dokumen NDC belum diungkap Prabowo ke publik
Tiga langkah nyata yang dapat Prabowo lakukan untuk atasi krisis iklim
Massa aksi tidak diizinkan berorasi di depan Istana Negara

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Juru bicara dari aksi 'Draw The Line', Suriadi Darmoko mengatakan mereka sengaja turun ke jalan pada Jumat (19/9/2025) sebagai bentuk protes terhadap krisis iklim yang terjadi akhir-akhir ini. Harapannya, setelah ditarik garis batas, kondisi iklim di Indonesia bisa lebih baik.

"Situasi krisis iklim pada akhir-akhir ini disebabkan adanya energi kotor, energi fosil mulai dari batu bara, gas dan minyak bumi. Diharapkan situasi iklim di negara kita bisa membaik," ujar pria yang akrab disapa Moko itu di Jalan Medan Merdeka Selatan saat turun aksi dan berbincang dengan IDN Times pada sore tadi.

Aksi di Jakarta merupakan satu dari 33 aksi serupa yang digelar di sejumlah kota 19-21 Setepmber 2025. Jakarta dipilih sebagai salah satu lokasi aksi demo memanfaatkan momen jelang keberangkatan Presiden Prabowo Subianto ke pekan Majelis Umum PBB di New York.

Demonstran 'Draw The Line' sudah berencana bakal bisa menyampaikan aspirasi di Patung Kuda. Namun, pihak kepolisian melarang massa berorasi di sana. Alhasil, mereka hanya menyampaikan aksi unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan dekat Menara Danareksa.

Ia menambahkan jelang keberangkatan ke markas PBB di New York, seharusnya pemerintah mengeluarkan dokumen bernama Nationally Determined Contribution (NDC) 2. Di dalam dokumen tersebut berisi komitmen Prabowo untuk menangani krisis iklim.

1. Dokumen NDC belum diungkap Prabowo ke publik

Presiden RI Prabowo Subianto menengok ke rumah para warga korban banjir Denpasar, Bali pada Sabtu (13/9/2025) (dok. Setpres)

Lebih lanjut kata Moko yang menjadi permasalahan dokumen NDC 2 hingga kini belum dibuka oleh pemerintahan Prabowo agar bisa dibaca oleh publik. Sehingga, publik tidak dapat mengecek langkah dan komitmen Prabowo terhadap energi terbarukan.

Indonesia wajib menyusun rencana aksi iklim nasional (NDC) karena menjadi salah satu pihak yang ikut di dalam Perjanjian Paris 2015. Pemerintah telah menyampaikan dokumen pertama NDC ke sekretariat United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) pada 2016, 2021 dan 2022.

Kemudian, tiap lima tahun dokumen rencana aksi iklim nasional itu wajib diperbarui. Seharusnya Indonesia wajib menyerahkan dokumen NDC ke-2 pada Sabtu (20/9/2025) ke sekretariat UNFCCC.

"Komitmen Indonesia yakni menghasilkan 100 persen energi terbarukan pada 2035 tetapi realitanya justru Badan Investasi Danantara bakal mendanai proyek hilirisasi. Lewat aksi ini, kami ingin meminta presiden berhenti sekedar menebar janji soal energi terbarukan," katanya.

Prabowo didesak agar segera mengambil langkah nyata untuk mengatasi krisis iklim.

2. Tiga langkah nyata yang dapat Prabowo lakukan untuk atasi krisis iklim

ilustrasi Bumi (IDN Times/Mardya Shakti)

Ia kemudian menyebut tiga langkah cepat yang dapat dilakukan oleh Prabowo untuk mengatasi krisis iklim. Pertama, meminta Badan Investasi Danantara tidak mendanai 18 proyek hilirisasi atau melalui mekanisme penggunaan dana APBN secara langsung.

"Jadi, tidak ada proyek baru energi fosil yang didanai," katanya.

Kedua, ia meminta agar revisi RUU Ketenagalistrikan dicabut dan dihapus rencana pembangunan pembangkit tenaga listrik fosil.

Ketiga, kata Moko, dokumen NDC 2 wajib dibuka ke publik. Sebab, tenggat waktu untuk diserahkan ke sekretariat UNFCCC di Jerman pada Sabtu esok.

"Sedangkan, dokumen NDC ke-2 ini juga belum diungkap ke publik sebelum di-submit (ke sekretariat UNFCCC)," katanya.

Tiga langkah itu tidak hanya dapat dikerjakan dalam waktu dekat. Tetapi, juga menjadi alat ukur apakah Prabowo serius untuk menyediakan energi terbarukan pada 2025.

3. Massa aksi tidak diizinkan berorasi di depan Istana Negara

Aksi demo 'Draw The Line' yang terpaksa digelar di Jalan Medan Merdeka Selatan karena diblokir menuju ke Istana oleh polisi. (IDN Times/Santi Dewi)

Moko pun mengakui ada dinamika dalam penyampaian aspirasi pada hari ini. Semula, massa aksi 'Draw The Line' ingin berorasi di depan Istana Negara namun dilarang. Kemudian, ingin berorasi di sekitar Monas juga dicegah. Alhasil, mereka hanya bisa menyampaikan aspirasi di Jalan Medan Merdeka Selatan.

"Kami diarahkan ke sini hanya dengan alasan aksi kami akan menimbulkan kemacetan. Ini tidak masuk akal. Pembatasan dan argumentasi yang disampaikan polisi tidak masuk akal," katanya.

Ia mengatakan pihaknya sudah mengurus semua perizinan yang ada. Sehingga, idealnya mereka dikawal hingga titik akhir demo.

"Kami tidak menginginkan berorasi di titik ini. Bukan berarti kami juga menerima berdiri di sini tapi karena tidak diberikan jalan lain. Pengamanan ini berlebihan dari pihak kepolisian," imbuhnya.

Aksi demo 'Draw The Line' akhirnya bubar sekitar pukul 17.30 WIB. Proses pembubaran pun tertib dan tak melibatkan represi dari pihak kepolisian.