Pendukung Membelot, NasDem Tuding Anies-Sandi Menyesatkan!

28 Des 2016, 14:25 WIB

Kompas.com

Partai Nasional Demokrat (NasDem) mempermasalahkan adanya deklarasi kadernya yang mengalihkan dukungan mereka pada pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Mereka mempermasalahkan adanya penggunaan gambar latar atau backdrop partai Nasdem se-Jakarta Timur. Menurut mereka, deklarasi beberapa pimpinan cabang NasDem itu tidak secara otomatis mewakili kader NasDem se-Jakarta Timur.

Seperti diketahui, sebanyak 10 pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Demokrat membelot dan mendukung pasangan Calon Gubenur dan Wakil Gubernur Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, Selasa (27/12). Padahal, dalam Pilkada DKI 2017, partai pimpinan Surya Paloh tersebut mengusung pasangan Ahok-Djarot. Mereka bahkan mengklaim bahwa telah menyiapkan dukungan sebanyak 300.000 kader Nasdem di Jakarta Timur.

Anies-Sandi dituduh menyesatkan.

Diberitakan Merdeka.com, Sekretaris DPW NasDem DKI Jakarta, Wibi Andrino mengatakan bahwa deklarasi tersebut merupakan bukti bahwa pasangan Anies-Sandi terbukti melakukan upaya penyesatan. Mereka dinilai melakukan penyesatan karena menggunakan gambar latar yang seolah mewakili kader Nasdem se-Jakarta Timur.

Akan laporkan Sandiaga ke Bawaslu.

Bahkan, Nasdem berencana melaporkan dugaan pelanggaran itu kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta. Wibi menilai bahwa penyesatan yang dilakukan oleh pasangan Anies-Sandi merupakan pelanggaran pemilu. Menurut dia, tak seharusnya seorang calon pemimpin tidak berlaku jujur.

Nasdem juga siapkan sanksi.

Selain melaporkan adanya dugaan pelanggaran, Nasdem memastikan akan memberi sanksi kepada kadernya yang membelot. Dilansir Kompas.com, Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu Nasdem DKI, Bestari Barus bahkan mengatakan akan mengirimkan somasi kepada mereka.

Tidak melarang kader partai berbeda pilihan Cagub.

Lebih lanjut, Bestari mengatakan bahwa pada dasarnya Partai Nasddem tidak melarang kadernya memiliki pandangan yang berbeda pilihan cagub dan cawagub DKI. Hanya, mereka dilarang mengatasnamakan partai jika ingin melakukan deklarasi.