Penerapan SAKIP Hemat Anggaran Hingga Rp 6,9 Triliun

Penerapan SAKIP memastikan anggaran hanya dipergunakan untuk membiayai program ataupun kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Penghematan anggaran terjadi dengan penghapusan sejumlah kegiatan yang tidak penting dan yang tidak mendukung kinerja instansi.

Kementerian PANRB melalui Kedeputian Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RB Kunwas) juga memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah guna menggelorakan perubahan di masing-masing daerah. 

“Melalui SAKIP, paradigma kinerja pemerintah diubah, bukan lagi hanya melakukan program yang dianggarkan, tetapi cara paling efektif dan efisien mencapai sasaran. Efisiensi atau penghematan yang berhasil dicapai dengan SAKIP, bukanlah kebocoran,” tutur mantan Wakapolri ini. 

Syafruddin berharap tata kelola kinerja seluruh kementerian, lembaga dan pemda, serta program programnya dapat berjalan secara tepat sasaran, efektif dan efisien. Tidak lagi bekerja hanya untuk membuat laporan atau hanya untuk menyerap anggaran, namun fokus bekerja dari hulu ke hilir program. 

Menurut Syafruddin, efisiensi yang dilakukan kepala daerah bukan hanya bagaimana cara memotong anggaran, tetapi juga penerapan manajemen berbasis kinerja. Misal penerapan e-government melalui e-budgeting untuk menghindari 'program siluman' yang berpotensi penyimpangan.

Menpan RB memberi penghargaan SAKIP Award 2018, pada daerah yang telah dievaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansinya, kepada 186 Pemda di Wilayah III, yang terdiri dari seluruh 174 pemerintah kabupaten/kota dan 12 pemerintah provinsi se- Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, Jawa Tengah.

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta berhasil mendapat predikat AA atas penilaian SAKIP yang dilakukan KemenpanRB. Penghargaan SAKIP Award diserahkan Syafruddin pada Sultan Hamengku Buwono X. Selain Sultan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga mendapat penghargaan dengan predikat A.