Pengamat: Golkar-PKS Banyak Kehilangan Pemilih Tradisional di Pilkada

04 Des 2024, 05:30 WIB

KPU gelar simulasi pemungutan suara Pilkada 2024 di Maros, Sulsel (15/9/2024) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Jakarta, IDN Times - Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti, mengatakan kekalahan besar di Pilkada 2024 tidak hanya dialami PDI Perjuangan (PDIP). Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga mengalami kerugian besar, karena kedua parpol besar itu kehilangan pemilih tradisionalnya.

"Di Pilkada 2024 ini, ada dua partai besar yang prestasinya menurun. Satu Partai Golkar, dua PKS. Di banyak tempat kedua partai ini banyak kehilangan pemilih tradisionalnya," ujar Ray ketika berbicara di Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Ray mengambil contoh, dominasi Golkar kini tergeser Partai Gerindra di Jawa Barat. Sebab, calon gubernur pada Pilkada 2024 Dedi Mulyadi diprediksi bakal memimpin Provinsi Jawa Barat selama lima tahun ke depan.

Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei menempatkan paslon Dedi-Erwan Setiawan meraih suara lebih dari 50 persen. Erwan memang adalah kader Partai Golkar, namun posisinya sebagai calon wakil gubernur.

"Golkar juga kalah di beberapa kota di Jawa Barat. Di Banten, yang semula dikuasai oleh basis Golkar, sekarang dikuasai oleh partai yang lain. Begitu juga dengan Riau dan Sumatra Selatan," katanya.

Pilkada di Provinsi Papua Barat Daya juga tak dimenangkan kader Golkar. Di Provinsi Sumatra Utara, Golkar unggul, namun kadernya, H. Surya, maju sebagai calon wakil gubernur mendampingi Bobby Nasution.

Sehingga, menurut Ray, Golkar juga sedang apes di Pilkada 2024, karena banyak kehilangan pemilih tradisionalnya.

1. PKS juga kehilangan pemilih tradisional di sejumlah daerah

Jajaran elite PKS gelar jumpa pers di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Lebih lanjut, Ray juga menyoroti PKS lantaran kehilangan banyak basis pemilih tradisional. Ia menyebut salah satunya terjadi di Kota Depok.

KPU Kota Depok relah resmi menyatakan pasangan calon Supian Suri-Chandra Rahmansyah sebagai pemenang Pilkada 2024. Sedangkan, pasangan Imam Budi Hartono-Ririn Farabi A Rafiq yang diusung PKS kalah. Ini menjadi momen tumbangnya PKS di Depok setelah 20 tahun berkuasa.

"Selama 20 tahun PKS berkuasa di Depok, sekarang pindah ke PDIP," ujar Ray.

Sementara, di Pilkada DKI Jakarta, pasangan calon Ridwan Kamil-Suswono terancam kalah. Sebab, hasil hitung cepat yang dirilis sejumlah lembaga survei menempatkan paslon nomor urut satu itu ada di posisi kedua dalam perolehan suara. Ridwan Kamil berasal dari Golkar dan Suswono dari PKS.

Sedangkan, paslon yang diusung PDIP, Pramono Anung-Rano Karno justru unggul meski hanya didukung partai nonparlemen, Partai Hanura dan Partai Ummat. Padahal, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) diusung koalisi gemuk dari 14 partai politik.

"Dari Pilkada ini, PDIP terlihat berhasil kembali menarik basis massanya yang sempat hilang. Di Jakarta, PDIP berhasil mengalahkan PKS," katanya.

2. PKS-Golkar kehilangan basis pemilih tradisional karena dihukum publik

Ketua Umum Partai Golkar saat mengumumkan kepengurusan Golkar, Kamis (7/11/2024). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa).

Sementara, menurut Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, salah satu penyebab Golkar dan PKS kehilangan pemilih tradisional lantaran dihukum publik. Hukuman paling nyata, kata dia, terjadi di Pilkada Jakarta 2024. Di area ini kelas menengahnya tebal, sehingga lebih kritis.

"Kelas menengah ini merujuk tidak hanya ke pendapatan, tetapi juga akses informasi atau pengetahuan dan pendidikan," ujar pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STH) Jentera ini.

Namun, pemeran film dokumenter Dirty Vote juga menggarisbawahi calon yang diusung menjadi faktor penting. Diketahui, Ridwan Kamil-Suswono sempat menyampaikan pernyataan blunder yang merugikan diri mereka sendiri.

"Makanya, paslon RK-Suswono ini susah ditolong. Blundernya lewat pernyataan terkait janda yang butuh dinikahi. Sudahlah, Suswono blunder, RK ikut menimpali," katanya, gemas.

3. PKS pilih tunggu hasil penghitungan resmi dari KPU

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR, Jazilul Juwaini. (Dokumentasi DPR)

Sementara, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Jazilul Juwaini, mengaku tak ingin cepat-cepat mengambil kesimpulan hasil Pilkada Depok 2024. Ia mengaku bakal menunggu hasil penghitungan resmi yang dirilis KPU.

"Kami tunggu penghitungan riil atau real count KPUD yang dijadwalkan sampai 16 Desember. Kalau menang berarti kami punya ruang lebih luas untuk membantu rakyat. Kalau kalah tentu ada ruang lain yang kami bisa lebih konsentrasi untuk juga membantu rakyat," ujar Jazilul di Jakarta, 28 November 2024.

Jazilul mengatakan tidak ada suara publik yang bakal sia-sia, lantaran sudah dititipkan ke PKS. Menurutnya, setiap suara harus tetap dijaga sebagai sebuah amanah untuk mewujudkan Kota Depok yang lebih baik.