Pengamat: Perjanjian Dagang AS Buat Indonesia Jadi Negara Bawahan

Lebih lanjut, Rimawan memaparkan sejumlah hak istimewa yang diberikan kepada Amerika dalam perjanjian ini. Amerika dapat menaikkan tarif kapan saja sebagaimana diatur dalam Pasal 7.3 ayat 1. Selain itu, Amerika juga memiliki kewenangan untuk mengakhiri perjanjian jika Indonesia membuka perjanjian perdagangan bebas dengan negara lain yang dianggap mengancam kepentingan Amerika.

"Kalau namanya resiprokal adalah kalau kita diberi kewajiban oleh Amerika, Amerika juga harus diberikan kewajiban kepada kita," ujarnya.

Ia juga menyoroti bahwa Amerika yang berhak menilai kepatuhan Indonesia. Tidak ada ketentuan yang memungkinkan Indonesia menilai kepatuhan Amerika.

Selain itu, Rimawan menyebut, terdapat 15 pasal dalam ART yang tidak memiliki padanan dalam perjanjian serupa yang dibuat Amerika dengan negara lain. Beberapa negara seperti Kamboja, Malaysia, Taiwan, dan Thailand juga melakukan ratifikasi perjanjian serupa, tetapi tidak seberat yang diberlakukan untuk Indonesia.

Tak hanya itu, Rimawan menjelaskan, aturan non-tarif dalam perjanjian ini merambah ke berbagai bidang yang sangat luas, bahkan melampaui urusan ekonomi. Salah satu yang ia soroti adalah pengecualian sertifikasi halal untuk produk Amerika, meskipun Indonesia dikenal sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.

"Bahkan Amerika bisa menekan kita untuk mengubah undang-undang. Atau juga ada kewajiban menyesuaikan alignment kebijakan keamanan. Kita menyesuaikan dengan Amerika," ungkapnya.

Ia mempertanyakan mengapa Indonesia yang sejak tahun 1945 menjadi negara berdaulat harus menyesuaikan kebijakannya dengan Amerika. Penyesuaian itu tidak hanya untuk kebijakan yang sudah ada, tetapi juga untuk kebijakan keamanan Amerika yang belum dibuat di masa depan.

Sebagai penutup, Rimawan mengingatkan pengalaman historis Indonesia dengan Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949. Saat itu, meskipun Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949, Indonesia dibebani kewajiban membayar utang Hindia Belanda sebesar 4,5 miliar gulden, membayar mantan birokrat dan tentara Belanda, serta harus mengkonsultasikan semua kebijakan ekonomi strategis dengan Belanda.

Kendati, ia menegaskan, KMB setidaknya membuat Indonesia menjadi negara berdaulat meskipun dengan biaya yang tidak adil. Namun dengan ART, Indonesia yang sudah merdeka dan berdaulat justru berpotensi menjadi negara vasal atau negara bawahan.

"Apa yang kita risaukan dari ART itu beyond economics. Itu di luar dari ekonomi, atau kita bicara tentang tarif tadi. Sebagian besar yang bermasalah justru yang non-tarif. Jadi pertanyaannya adalah: apakah kita masih negara berdaulat saat ini dengan ART?" pungkasnya.