Pengangkatan CPNS Ditunda, Anggota DPR: Jujur Aja Anggarannya Ada Gak?

11 Mar 2025, 09:45 WIB

Ilustrasi ASN di Indonesia. (IDN Times/Aditya Pratama)

Jakarta, IDN Times - Anggota DPR, Rieke Diah Pitaloka, mendorong pemerintah untuk menjelaskan secara jujur kepada masyarakat penyebab ditundanya pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke bulan Oktober 2025. Apakah penundaan itu dilakukan lantaran ketiadaan anggaran untuk menggaji ratusan ribu CPNS dan PPPK. Sebab, kini berkembang spekulasi di ruang publik perubahan kebijakan mendadak tersebut merupakan dampak dari pemangkasan anggaran.

"Sekarang, masalahnya apa? (Ketiadaan) anggaran, ayo ngomongin baik-baik, Terus terang aja, terbuka. Anggarannya ada gak? Mana yang ditanggung oleh pemerintah pusat dan daerah," ujar Rieke di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (10/3/2025).

Bila pemerintah daerah sanggup untuk menggaji para CPNS dan PPPK, lalu tenaga mereka sangat dibutuhkan di daerah maka tak ada alasan untuk menunda pengangkatannya menjadi Oktober 2025. "Saya jadi khawatir untuk BKN (Badan Kepegawaian Negara), jangan sampai ini ada retret untuk CASN," tutur dia sambil tersenyum.

1. Tak semua CPNS dan PPPK merupakan pekerja baru

Anggota DPR, Rieke Diah Pitaloka ketika berada di ruang rapat DPR. (Tangkapan layar YouTube komisi VI)

Lebih lanjut, politisi dari PDI Perjuangan (PDIP) itu menilai tak semua CPNS dan PPPK merupakan pekerja tanpa pengalaman. Ia memberi contoh bidan, justru sudah terlatih untuk membantu ibu dalam proses melahirkan.

"Bidan yang sudah lulus di tahun 2023, apa lagi yang mau diajarkan ke mereka? Cara ngeden, melahirkan. Itu gak usah, BKN. Saat ini mereka juga sudah bekerja. Begitu pula guru-guru," tutur dia.

Pernyataan Rieke itu untuk merespons usulan dari Kemenpan RB yang akan memberikan pelatihan bagi ratusan ribu CPNS dan PPPK hingga diangkat Oktober mendatang.

"Zalim namanya kalau orang yang sudah lolos ujian, ternyata masih bekerja untuk negara, tapi pengangkatannya ditunda," katanya.

2. Rieke curiga pengangkatan CPNS dan PPPK untuk menghindari pemberian THR

Ilustrasi warga memperlihatkan uang Rupiah pecahan kecil di mobil kas keliling Bank Indonesia (ANTARA FOTO/Hasrul Said)

Ia pun memahami bahwa tak sedikit dari para CPNS yang mengajukan pengunduran diri ke kantor yang lama. Bahkan, ada yang sampai membayar penalti agar bisa mundur dan diangkat menjadi CPNS. Rieke pun mencurigai perubahan yang mendadak adalah akal-akalan pemerintah agar tak perlu mengeluarkan THR dan gaji ke-13.

"Itu kan artinya mereka harus menunggu sekitar 7 bulan. Boleh dong curiga sedikit ya? Apa (pemerintah) ingin menghindari pemberian THR dan gaji ke-13," katanya.

Rieke pun mengusulkan pemerintah tak memberikan THR dan gaji ke-13 dulu ke CPNS dan PPPK 2024. Namun, pemerintah wajib mengangkat ratusan ribu CPNS untuk menjadi PNS.

"Bagi mereka, minimal punya kepastian kerja, gaji apalagi bagi mereka yang harus bayar penalti ke tempat kerja sebelumnya. Kalau gak ada biaya, mereka mau bayar pakai apa?" tanya Rieke.

3. Prabowo bakal keluarkan instruksi soal pengangkatan CPNS dan PPPK

Presiden Prabowo menerima kunjungan kenegaraan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Komunis Viet Nam (PKV), To Lam di Istana Kepresidenan Jakarta (Youtube.com/Sekretariat Presiden)

Sementara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyatakan, Presiden Prabowo Subianto bakal mengeluarkan instruksi presiden (inpres) mengenai penangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) yang ditunda. Sebelumnya, Rini sudah mengeluarkan surat edaran yang secara resmi menyatakan pengangkatan CPNS 2024 ditunda ke Oktober 2025. Sedangkan, PPPK 2024 baru diangkat pada Maret 2026.

"Sudah dilaporkan, nanti akan ada Instruksi Presiden," kata Rini seusai menemui Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin kemarin.

Rini tidak menjelaskan lebih jauh isi instruksi tersebut maupun laporan yang ia sampaikan kepada Prabowo. "Sudah dilaporkan ke presiden," katanya Rini singkat.