Curhat CPNS yang Pengangkatannya Ditunda: Kok Pemerintah Tega ke Kami?
- Dilla, peserta seleksi CPNS 2024, kecewa pengangkatan ditunda dari Maret ke Oktober 2025.
- Perubahan keputusan mendadak berasal dari rapat Komisi II DPR dengan Kemenpan RB pada 5 Maret 2025.
- Dilla dan April resah karena harus menganggur lebih lama dan kesal terhadap respons pemerintah yang dianggap merugikan banyak orang.
Jakarta, IDN Times - Rencana Dilla (27 tahun) untuk bisa merayakan Idulfitri 1446 Hijriah dengan tenang buyar. Nasibnya sebagai salah satu peserta seleksi CPNS 2024 menjadi tidak jelas usai pemerintah memutuskan pengangkatan ditunda dari Maret ke Oktober 2025.
Padahal, ia sudah mengajukan pengunduran diri ke kantor tempatnya saat ini bekerja. Hari terakhir ia bekerja tercatat pada 31 Maret mendatang.
Perempuan berjilbab itu mengaku diterima seleksi CPNS di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Di jadwal awal, Terhitung Mulai Tanggal (TMT) dilakukan April 2025. Sedangkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dikeluarkan Mei 2025.
"Karena peraturan kantor tempat bekerja saat ini, 2 month notice. Akhirnya saya menginformasikan ke instansi soal (penerimaan CPNS). Sampai ditelepon agar sebaiknya segera resign agar tidak bentrok dengan jadwal masuk pada Mei 2025," ujar Dilla melalui pesan pendek kepada IDN Times, Sabtu (8/3/2025).
"Tapi, ternyata ada keputusan yang mendadak. Ini benar-benar sangat mengecewakan," imbuhnya.
Perubahan keputusan yang mendadak itu bermula dari rapat kerja Komisi II DPR dengan Kemenpan RB pada 5 Maret 2025 lalu. Tiba-tiba diputuskan pengangkatan CPNS yang ikut seleksi 2024 dilakukan serentak pada Oktober 2025.
Sedangkan, untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diangkat serentak pada Maret 2026. Padahal, ratusan ribu CPNS sudah memulai tahapannya sejak November 2024 lalu.
1. Sepuluh bulan terancam tidak punya penghasilan
Dari semula perbedaan tafsir hasil rapat dengan Komisi II DPR, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, pada 7 Maret lalu malah mengirimkan surat edaran nomor B/1043/M.SM.01.00/2025. Isinya keputusan untuk mengangkat secara serentak CPNS seleksi tahun 2024 pada Oktober 2025. Sedangkan PPPK diangkat pada Maret 2026.
Dilla makin tak tenang ketika membaca surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Rini. Apalagi posisinya saat ini sebagai tulang punggung keluarga.
"Sebagai tulang punggung keluarga langsung kepikiran gimana menghidupi keluargaku sendiri selama 10 bulan. Berharap pada uang BPJS TK pun gak akan cukup karena 10 bulan bukan waktu yang sebentar," kata Dilla.
Ia mendapat angka 10 bulan terancam tak berpenghasilan lantaran sudah mengundurkan diri dari pekerjaan di sebuah perusahaan swasta pada akhir Maret. "Otomatis April sudah tidak berpenghasilan. Lalu, diundur sampai Oktober, itu 7 bulan. Ditambah Oktober itu kan baru TMT. SPMT-nya di November 2025," tutur dia.
"Begitu masuk CPNS kan belum digaji dulu selama dua bulan. Di bulan ketiga baru digaji. Berarti pada Januari 2026 baru ada penghasilan lagi," imbuhnya.
Ia pun mengaku kecewa dengan respons dari Kemenpan RB yang seolah-olah menyepelekan situasi saat ini. "10 bulan itu kan bukan waktu sebentar dan bisa ditenangkan dengan kata-kata 'tenang aja pasti diangkat jadi PNS kok.' Kok pemerintah sampai hati tega ke kami?" tutur dia.
2. Tidak ada permintaan maaf dari pemerintah
Dilla juga semakin kesal dengan respons Menteri Rini yang mengubah jadwal secara sepihak dan merugikan banyak orang. Namun, tidak ada satu pun kata maaf yang terucap.
"Alasan (pengangkatan CPNS serentak jadi Oktober) gak masuk akal. Bahasan penyampaiannya pun dibuat rumit bikin orang semakin berspekulasi. Permintaan maaf dari pemerintah juga gak ada. Benar-benar pemerintah tak memikirkan nasib rakyatnya," kata Dilla.
Kebingungan serupa juga dialami oleh April (25 tahun). Semula ia bekerja di sebuah rumah sakit di Jawa Tengah, tapi mundur karena diterima di salah satu instansi pemerintah. April tidak bersedia menyebutkan di kementerian mana diterima menjadi CPNS.
Ia mendapatkan informasi TMT pada 1 April 2025 atau 1 Mei 2025. Instansi pemerintah tempatnya bekerja nanti sudah berupaya mempercepat agar bisa bekerja. Tetapi, Nomor Induk Pegawai (NIP) dikeluarkan secara bertahap.
"Karena pengunduran pengangkatan ini, saya jelas menganggur jadi lebih lama. SK pemberhentian saya dari tempat bekerja sebelumnya sudah keluar pada 31 Januari 2025. Saya hanya tinggal berdua dengan Ibu yang bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT)," ujar April kepada IDN Times melalui DM di platform X pada 8 Maret 2025 lalu.
Semula, April sudah menghitung dana tabungannya cukup bila pengangkatannya sebagai CPNS dilakukan April atau Mei 2025. Namun, setelah dipastikan pengangkatan pada Oktober 2025, April pun kebingungan.
"Berarti diprediksi saya bakal nganggur 9 bulan. Mau makan apa? Mau bayar listrik, air, pajak pakai apa?" tanyanya.
3. CPNS berharap kebijakan pengangkatan kembali ke timeline awal
April menilai pangkal permasalahan lantaran adanya perbedaan tafsir antara Kemenpan RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan Komisi II DPR. Padahal, Wakil Ketua Komisi II DPR, Zulfikar Arse, menyatakan pengangkatan CPNS tidak harus serentak dilakukan pada Oktober 2025.
April pun berharap kebijakan untuk menunda pengangkatan CPNS ke bulan Oktober 2025 dan PPPK pada Maret 2026 bisa dibatalkan. "Saya berharap sesuai timeline awal saja," katanya.
Sementara, Menpan RB Rini Widyantini menepis pengangkatan CPNS ditunda, Menurutnya, waktu pengangkatannya disesuaikan.
"Tadi DPR sama kita sudah sepakat. Semuanya akan diangkat yang sudah masuk ya. CPNS itu bulan Oktober 2025," ujar Rini pada 5 Maret 2025 lalu.
Rini juga membantah penundaan ini akibat efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah. "Bukan ditunda sebenarnya, tapi mau menyelesaikan supaya semuanya bisa terangkat," tutur dia.
