PT Pos Indonesia (Persero) menjalankan layanan fund distribution dengan melakukan pembayaran bansos sembako dan PKH dari Kementerian Sosial kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia, termasuk di daerah 3T (terluar, terdepan, terpencil). (Dok. Pos Indonesia)
Kondisi lain yang memengaruhi penyaluran bansos adalah ketersediaan jaringan sinyal di daerah 3T. Apalagi petugas Pos menggunakan aplikasi (PGC Pos Giro Cash) pada setiap penyaluran. Beruntung aplikasi PGC memungkinkan petugas tetap bisa memasukkan data KPM meski kondisi sinyal sedang buruk.
"Selain itu, karena koneksi jaringan kadang offline, kita menyiapkan aplikasi offline sehingga aplikasi walau tidak ada sinyal tetap bisa digunakan. Semua data di aplikasi yang telah diunggah akan otomatis terkoneksi saat sudah ada sinyal," ujar Hendra.
Mengenai aplikasi PGC, Hendra menjelaskan aplikasi ini diciptakan oleh tim Pos Indonesia untuk memberikan kemudahan dalam melakukan penyaluran. Dalam PGC ini selain penerima direkam wajahnya, dia juga direkam foto KTP, direkam foto rumahnya, serta lokasi terjadinya pembayaran juga terkirim geo tagging-nya.
"Sehingga dengan aplikasi PGC ini bukan hanya PT Pos yang terbantu karena bisa memonitor penyaluran, tetapi juga pemberi kerja bisa mengakses kinerja dan posisi penyaluran secara real time. Memudahkan pemberi kerja untuk memantau kinerja daerah mana yang sudah bagus, mana yang perlu ditingkatkan. Itu beberapa manfaat dan keunggulan aplikasi PGC," katanya.
"Kemarin kami mendapat penghargaan dari iNews karena inovasi yang kami lakukan untuk aplikasi PGC menjadi sesuatu yang dihargai banyak pihak. Hal ini memacu kami agar bagaimana aplikasi PGC ini terus memberikan manfaat bagi masyarakat, pemerintah, dan terus kita kembangkan aplikasinya sesuai kebutuhan pemerintah atau pelanggan kita," ujarnya.
Hendra optimistis penyaluran bansos sembako dan PKH tahap 3 akan sukses, seperti tahap sebelumnya. Penyaluran tahap 2 Pos Indonesia meneirma alokasi 3,7 juta untuk bansos sembako dan PKH.
"Alokasi paling banyak adalah yang mendapatkan bansos sembako 2,3 juta. Alokasi penerima PKH dan sembako murni sekitar 700 ribuan. Realisasi penyaluran tahap 2 di angka 97 persen. Di sisa waktu ini bisa mencapai 98 persen atau 99 persen," katanya.
Hendra menyimpulkan, untuk menyukseskan penyaluran bansos di wilayah 3T dibutuhkan persiapan dan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Selain itu monitoring juga penting dilakukan untuk memantau capaian penyaluran.
"Penyaluran bansos di daerah 3T, koordinasi sangat penting. Tidak mudah mengumpulkan orang di satu tempat dan suatu waktu, karena mereka punya kesibukan dan alat komunikasi kita terbatas. Sehingga kita betul-betul koordinasi dengan pemerintah daerah, unsur keamanan juga menjadi kunci pelaksanaan pembayaran di daerah 3T," ujarnya.
Untuk memperkuat fungsi monitoring, Hendra secara langsung memantau penyaluran bansos di Labuan Bajo, NTT.
"Salah satu fungsi monitoring ialah kita menyaksikan pembayaran langsung. Kita memastikan apakah penerima bantuan tepat orangnya, penerima menerima uang sesuai jumlahnya, apakah petugas melakukan fungsinya sesuai aturan sehingga KPM nyaman dan menikmati penyaluran yang dilakukan oleh Pos Indonesia. Penyaluran oleh Pos Indonesia di kantor kecamatan membantu KPM tidak perlu datang ke kota untuk mencairkan dana bansos. KPM bisa menghemat ongkos," ujarnya.