Perempuan Rentan Alami Kekerasan Fisik hingga Siber pada Pemilu 2024

01 Feb 2024, 16:49 WIB

Wakil Ketua Ketua Komnas Perempuan, Olivia Salampessy dalam agenda Konferensi Pers “Waspada Kekerasan dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024” oleh Komnas Perempuan secara daring, Kamis (1/2/2024) (IDN Times/Lia Hutasoit)

Jakarta, IDN Times - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengingatkan pentingnya keamanan perempuan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Wakil Ketua Komnas Perempuan, Olivia Salampessy, menjabarkan berbagai kerentanan yang dialami perempuan pada proses Pemilu 2019 lalu. Perempuan kala itu menjadi korban kekerasan selama proses penyelenggaraannya.

"Kami juga mengingatkan bahwa penyelenggaraan pemilu harus peka dan mengenali kerentanan perempuan dalam beragam bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, seksual, ekonomi, maupun siber seperti yang terjadi pada Pemilu 2019 sebagaimana temuan Komnas Perempuan," kata dia dalam konferensi pers, Kamis (1/2/2024).

1. Ada caleg yang dipecat, pencurian suara hingga ancaman pemerkosaan

Konferensi Pers “Waspada Kekerasan dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024” oleh Komnas Perempuan secara daring, Kamis (1/2/2024) (IDN Times/Lia Hutasoit)

Dari catatan Komnas Perempuan pada Pemilu 2019, caleg perempuan di Aceh dan Nusa Tenggara Timur (NTT) pernah mengalami intimidasi dan teror, sedangkan di Papua terjadi pencurian dan pengalihan suara.

Selain itu, pemecatan caleg perempuan terpilih oleh partai politik di Sulawesi Selatan juga menjadi perhatian serius.

"Begitu pula dengan penyerangan seksual terhadap calon kepala daerah perempuan di Depok, Makassar, dan Tangerang Selatan pada Pilkada 2020, serta ujaran kebencian perkosaan dengan unsur SARA pada Pilkada DKI Jakarta 2017," kata dia.

2. Kerawanan perempuan di daerah konflik

Warga menunjukkan model surat suara pemilihan presiden saat simulasi pencoblosan pemilu di TPS 31 Penancangan Kota Serang, Banten, Selasa (30/1/2024). (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)

Olivia juga mengatakan adanya kekhawatiran perempuan di daerah rawan konflik terkait keamanan. Hal itu dinilainya harus menjadi fokus utama.

"Baik sebelum, saat pelaksanaan maupun setelah pemilihan," ujarnya.

3. Perlu persiapan keamanan ekstra

KPU Kota Semarang mulai mendistribusikan logistik Pemilu 2024 ke kecamatan-kecamatan di Kota Semarang, Rabu (31/1/2024). (IDN Times/Anggun Puspitoningrum)

Kondisi politisasi agama dan identitas juga menghambat mobilisasi dan partisipasi perempuan dalam bersuara atau memberikan suara pada Pemilu 2024.

"Komnas Perempuan mengamati perlunya persiapan keamanan yang ekstra sebagai sistem pencegahan kekerasan, bukan dalam arti force of power dengan prinsip yang sama dengan pilpres belajar dari lima tahun lalu, termasuk penyikapan terhadap kekerasan siber berbasis gender," katanya.

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.