Niat Mahfud Mundur dari Kabinet Dinilai Penuhi Standar Etika

Adnan mengatakan, Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dan Gibran Rakabuming Raka yang kini masih menjadi Wali Kota Solo seharusnya juga mengundurkan diri. Sebab, hal itu bisa menjadi konflik kepentingan.

"Itu seharusnya menjadi standar etik dari para pejabat publik yang sekarang berkontestasi. Entah posisinya sebagai capres atau cawapres," kata dia.

"Prabowo mundur dari Kemhan, Gibran mundur wali kota, Cak Imin mundur dari anggota DPR itu aman. Masing-masing bisa berkontestasi secara adil meskipun dalam kasus hari ini presidennya sudah punya kepentingan untuk mendorong paslon 2 menang," sambungnya.

Adnan menyebut, bila ada calon presiden dan calon wakil presiden merangkap jagatan sebagai pejabat publik, khawatir kegiatan lembaganya digunakan untuk meningkatkan elektoral.

"Kalau posisinya ada di dua tempat tadi, pejabat publik dan calon, masalahnya kan resource negara bisa disalahgunakan untuk kepentingan elektoral. Itu yang kami lihat dalam perkembangan terakhir ketika kebijakan pemerintah untuk mendistribusikan bansos, gitu, ya. Yang mana sebenarnya ini sangat dekat untuk mencari dukungan pemilih. Padahal itu duit kan dari APBN, masyarakat yang bayar lewat pajak, kok bisa digunakan untuk semacam itu," kata dia.

Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengaku akan bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) pada Kamis (1/1/2024) sore. Namun, Jokowi tak menjelaskan lokasi pertemuan itu.

"Nanti sore mungkin ketemu," ujar Jokowi dalam rekaman suara yang diterima.

Jokowi menghargai keputusan Mahfud MD yang ingin mundur dari kursi Menko Polhukam.

"Ya, itu hak, saya sangat menghargai," kata dia.