Jakarta, IDN Times - Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menghadiri pertemuan ke-108 Komite Keselamatan Maritim (The Maritime Safety Committee/MSF) di London, Inggris.
Seperti dikutip dari keterangan tertulis Kemenko Polhukam, Sabtu (25/5/2024), MSF menangani keamanan dan keselamatan maritim di bawah lingkup International Maritime Organization (IMO).
Sejumlah isu dibahas dalam pertemuan ini, di antaranya keamanan Laut Merah, pengembangan kode untuk kapal otonom (Maritime Autonomous Surface Ships-MASS), pengembangan kerangka peraturan keselamatan untuk mendukung pengurangan emisi GRK dari kapal yang menggunakan teknologi baru dan bahan bakar alternatif.
Selain itu, membahas revisi pedoman manajemen risiko siber maritim, mengatasi kekerasan dan pelecehan di sektor maritim, pelatihan dan sertifikasi personel kapal penangkap ikan-perjanjian yang direvisi dan kode etik baru yang akan diadopsi, pedoman pemeriksaan kesehatan nelayan, amandemen terhadap Konvensi SOLAS 1978 dan instrumen terkait, serta pembaruan pembajakan dan perampokan bersenjata.
Dalam pertemuan tersebut, beberapa negara Asia seperti Indonesia, Malaysia, dan Filipina, menyatakan komitmen untuk melanjutkan peningkatan keamanan di laut, khususnya daerah Selat Malaka, dan North Celebes Sea atau batas antara Kepulauan Sulu dan Pulau Mindanao Filipina.
Upaya peningkatan keamanan laut tersebut melalui kerja sama dan koordinasi antar negara di wilayah perbatasan.
Sementara, dalam rangka pelaksanaan tugas pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia sebagaimana diamanatkan kepada Menko Polhukam dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022, Kemenko Polhukam perlu melakukan langkah-langkah koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait yang memiliki kewenangan di laut.
Koordinasi tersebut guna meningkatkan keamanan di Selat Malaka yang merupakan daerah prioritas patroli nasional pada 2024, sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menko Polhukam Nomor 13 Tahun 2024, tentang Rencana Patroli Nasional Tahun 2024. Selain itu, juga perlu meningkatkan kerja sama pelaksanaan patroli terkoordinasi dengan negara-negara tetangga di Asean.