Perludem Pertanyakan Urgensi Penambahan Komisioner KPU Jadi 9 Orang

Haykal juga mengkritisi gagasan menggunakan model pengusulan komisioner KPU yang menyerupai mekanisme pengisian hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Dia menilai, kesamaan jumlah lembaga pengusul tidak otomatis membuat model tersebut relevan diterapkan di KPU. Sebab, mekanisme pengusulan hakim MK oleh tiga lembaga memiliki landasan historis dan filosofis yang berkaitan dengan representasi tiga cabang kekuasaan, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

"Jadi sebenarnya model-model seperti ini penting untuk melihat bagaimana histori negara, lalu kemudian model kelembagaan, serta tugas dan fungsi kelembagaan itu sendiri," ujar dia.

Haykal mencontohkan, mekanisme pengisian hakim agung di Amerika Serikat (AS) yang hanya dicalonkan oleh presiden. Menurut dia, model pengisian tersebut menunjukkan bahwa setiap negara memiliki desain kelembagaan dan mekanisme rekrutmen yang berbeda sesuai dengan konteksnya.

"Kalau di Amerika Serikat misalnya, hakim agung di supreme court itu hanya dicalonkan oleh Presiden, apakah kualitasnya menjadi tidak baik? Tidak juga kan gitu," kata Haykal.

Alih-alih mengubah keseluruhan model rekrutmen dan menambah jumlah komisioner, Haykal menilai perbaikan justru perlu dilakukan pada tahapan fit and proper test.

Tahapan tersebut selama ini menjadi bagian yang rentan dimanfaatkan untuk memasukkan kepentingan kelompok tertentu karena proses penilaiannya dinilai sangat subjektif.

"Malahan kalau kami menilainya, seharusnya model perbaikan dari proses rekrutmen ini berada di proses fit and proper test," kata Haykal.

Dia menilai proses tersebut perlu dibuat lebih objektif, misalnya dengan memperkuat mekanisme penilaian yang dapat mengukur kapasitas calon secara lebih terukur.

"Karena selama ini yang menjadi ceruk ya, kemudian yang dimanfaatkan untuk memasukkan kelompok-kelompok kepentingan di dalamnya itu di dalam proses fit and proper test, karena fit and proper test itu sangat subjektif, tidak berdasarkan dari penilaian yang objektif, tidak berdasarkan seperti misalnya tes tertulis dan sebagainya," ujarnya.

Oleh karena itu, Haykal menegaskan persoalan utama dalam rekrutmen KPU menurut Perludem bukan semata jumlah komisioner ataupun model lembaga pengusul. Perbaikan mekanisme seleksi, khususnya fit and proper test, dinilai lebih penting daripada mengubah keseluruhan model sekaligus menambah jumlah anggota KPU.

"Jadi itu yang kemudian kami rasa penting untuk diperbaiki, bukan kemudian mengubah secara total keseluruhan modelnya, apalagi perubahan model itu kemudian juga menjadi justifikasi untuk melakukan penambahan jumlah anggota," kata dia.

Sebelumnya, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, mengusulkan agar jajaran komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) ditambah dua orang. Dari yang semula berjumlah tujuh orang, menjadi sembilan orang. Ia menyebut, sembilan orang komisioner KPU ini diusulkan oleh tiga lembaga yakni Presiden, Mahkamah Konstitusi (MK), dan DPR.

Sistem komisioner KPU ini mirip seperti komposisi sembilan hakim di MK yang berasal dari tiga lembaga pengusul. Masing-masing 3 orang hakim dari Mahkamah Agung (MA), DPR, dan 3 orang dari presiden

"Kita bisa adopsi model MK dan model DKPP. Apa itu model MK? Model MK itu adalah anggota KPU itu diusulkan oleh tiga unsur," kata dia dalam acara seminar yang diselenggarakan di Auditorium CSIS, Gedung Pakarti Centre, Jakarta Pusat, Senin (28/9/2026).

Arya mengatakan, usulan sembilan komisioner KPU dari tiga unsur ini untuk mencegah adanya konflik kepentingan tingkat tinggi. Adapun saat ini komposisi komisioner KPU hanya dipilih oleh DPR dari daftar nama bakal calon yang diajukan oleh Presiden berdasarkan hasil seleksi Tim Seleksi (Timsel). Sistem ini menyebabkan terjadinya monopoli oleh DPR karena mereka berasal dari parpol yang juga pihak pendukung Presiden.

"Jadi supaya tidak ada satu kekuatan yang punya, yang bisa memonopoli siapa yang terpilih menjadi anggota KPU. Kalau sekarang kan DPR bisa memonopoli partai karena Presiden didukung oleh koalisi besar di DPR, jadi anggota pemilu, conflict of interest-nya pasti akan tinggi. Jadi untuk itu kita perluas kewenangan untuk memilih anggota KPU," ucap dia.

Lebih lanjut, kata Arya, proses pemilihan komisioner KPU yang dilakukan saat ini sangat rentan diintervensi secara politik. Karena mayoritas parpol di DPR cenderung berasal dari pihak yang sama dengan Presiden.

"Kalau selama ini Presiden membentuk pansel, kemudian mengirim 14 nama ke DPR. DPR fit and proper test, kemudian baru memilih 7 nama, 7 nama dilantik oleh Presiden. Nah itu prosesnya sangat rentan diintervensi secara politik," ungkapnya.

Oleh sebab itu, proses pemilihan jajaran komisioner KPU perlu dilakukan secara terpisah pada ketiga lembaga. Setiap lembaga punya kewenangan tersendiri siapa komisioner yang diusulkan.

"Untuk mengatasi itu menurut saya harus dipisah. Jadi MK melakukan proses rekrutmen sendiri untuk memilih tiga (komisioner), DPR (memilih tiga komisioner) sendiri, dan Presiden sendiri. Dan kita bisa naikkan jumlahnya dari 7 menjadi 9," imbuh dia.