Permohonan Maaf Gubernur NTT kepada Keluarga Usai Siswa SD Akhiri Hidup

Lebih lanjut, Gubernur Melki meminta seluruh jajaran pemerintah daerah di NTT agar bekerja lebih serius, memastikan pendidikan, bantuan sosial dan layanan publik benar-benar menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan. Pemda, kata kepala daerah dari Partai Golkar itu, bisa saja memiliki keterbatasan tetapi kepedulian tak boleh terbatas.

"Adik YBR telah pergi, tetapi pesannya harus kita jaga. Ia mengingatkan kita untuk saling menyapa, membantu dan bekerja dengan hati. Semoga kepergiannya menjadi cambuk bagi kita semua untuk bekerja lebih baik, adil dan lebih manusiawi ke depan," kata Melki.

Sebelumnya, Melki mengakui pemerintah daerah gagal lantaran ada siswa SD yang mengakhiri hidup karena tidak mampu membeli buku dan pena. Dalam pandangan Melki, pranata sosial telah gagal mencegah peristiwa tragis itu terjadi.

"Pranata sosial kita berarti gagal urus model begini. Pemerintahan kita juga gagal. Provinsi sama, Kabupaten Ngada juga sama. Kita punya pranata agama juga gagal, pranata budaya juga gagal sampai ada orang mati karena miskin begini," imbuhnya di dalam video yang diunggah di akun media sosial.

Sementara, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan YBR tercatat sebagai penerima manfaat Program Indonesia Pintar (PIP). PIP merupakan bantuan tunai pendidikan dari pemerintah untuk siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin agar tetap sekolah. Pada 2025/2026, PIP untuk siswa SD ditetapkan sebesar Rp450 ribu per tahun. 

“Sebagai bagian dari kebijakan afirmasi pendidikan, mendiang murid tercatat sebagai penerima manfaat Program Indonesia Pintar,” ujar Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat melalui keterangan pada Rabu (4/2/2026).

Menurut keterangan Atip, PIP bagi keluarga YBR sudah disalurkan sesuai mekanisme berlaku. Namun, ia menuturkan pemenuhan hak dan perlindungan anak, khususnya bagi anak-anak dari keluarga rentan, tidak dapat berhenti pada dukungan finansial semata.

"Harus ada pendampingan psikososial, perhatian moral, dan lingkungan tumbuh kembang yang suportif," tutur dia.

Kemendikdasmen, kata Atip, menyampaikan turut berduka atas peristiwa yang menimpa siswa di NTT tersebut. Saat ini, kata Atip, Kemendikdasmen melalui Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) NTT telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait untuk melakukan pendampingan kepada keluarga, termasuk menyiapkan dukungan keberlanjutan pendidikan bagi anggota keluarga lainnya. 

Buntut dari peristiwa tragis YBR yang mengakhiri hidup, Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian mengatakan, akan memanggil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti . Anggota parlemen itu akan meminta penjelasan dan langlah pemerintah terkait insiden YBR yang mengakhiri hidup.

"Sebelum masa reses, sebelum itu kami jadwalkan. Minggu depan insyaallah," ujar Hadrian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (4/2/2026).

Ia pun mendorong Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti harus segera mengambil langkah nyata dan cepat untuk mengatasi persoalan tersebut. Selain itu, jangan sampai peristiwa serupa kembali terjadi.

Hadrian mengatakan, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan, katanya, tak boleh berhenti didapat anak hanya karena keterbatasan ekonomi.

"Anak-anak, dalam hal ini, siswa-siswi, tidak boleh terbebani hanya karena keuangan atau kemampuan ekonomi orang tua mereka yang terbatas. Pendidikan wajib tidak boleh berhenti hanya gara-gara faktor ekonomi," tutur dia.

Politikus PKB itu mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi penyaluran dan pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di daerah. Dia mengatakan, dana BOS merupakan hak semua sekolah.