Perolehan WTP Belum Cukup, Calon Anggota BPK Ini Ingin Fokus Kinerja

16 Sep 2019, 15:37 WIB

IDN Times/Vanny El Rahman

Jakarta, IDN Times - Calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Muhammad Syarkawi Rauf menyarankan, supaya audit kinerja menjadi salah satu tugas BPK. Ungkapan itu diutarakannya setelah mendapat pertanyaan dari anggota Komite IV DPD RI, selaku penguji dalam fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan.

“Misal pembangunan dermaga di daerah. Setelah dibangun ternyata gak dipakai, itu kan gak efektif. Nah, bagaimana Anda melihat peran BPK dalam hal itu,” ujar salah satu penguji saat melempar pertanyaan kepada para calon anggota BPK RI di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (16/9).

1. Perolehan opini WTP tidak cukup

IDN Times/Vanny El Rahman

Syarkawi menjelaskan, daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, bukan berarti pengelolaan keuangannya efektif. Sebab, untuk memperolah status ini, auditor akan lebih fokus pada perencanaan dan pengelolaan keuangan.

“Yang jadi pertanyaan, ada pembangunan dermaga di daerah yang tidak dipakai, padahal daerah itu memperoleh WTP. Salah satu penyebabnya karena teman-teman BPK masih terfokus pada pemeriksaan keuangan, walau pun itu wajar karena memang kewajiban dalam undang-undang,” kata dia, menjawab pertanyaan penguji.

2. BPK juga harus gencar memeriksa kinerja

IDN Times/Vanny El Rahman

Mantan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) itu juga ingin BPK lebih menggalakkan pemeriksaan kinerja. Sebab, sebagai salah satu lembaga negara, BPK memiliki tanggung jawab memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

“Itu terkait efektivitas suatu pekerjaan, terkait hasilnya, apakah suatu kegiatan yang dilakukan pemerintah memberikan efek tambah terhadap masyarakat. Itu yang akan jadi fokus kita (bila terpilih jadi anggota BPK). Caranya dengan mengintegrasikan proses pemeriksaan, sehingga gak fokus kepada pemeriksaan keuangan,” kata dia.

3. Pemeriksaan kinerja harus lebih komprehensif

IDN Times/Vanny El Rahman

Syarkawi tidak memungkiri BPK sudah melakukan pemeriksaan kinerja secara efektif pada beberapa proyek atau kegiatan. Namun, ia menekankan pemeriksaannya masih parsial.

“Selama ini masih parsial, belum komprehensif. Kalau rekomendasinya mau bagus, maka pemeriksaannya harus komprehensif,” kata dia.

Syarkawi berharap pemeriksaan kinerja akan menjadi rekomendasi supaya pemerintah setempat memiliki pertimbangan lebih komprehensif, dalam menjalankan suatu pembangunan.