Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo memastikan bakal segera melantik Penjabat (Pj) Gubenur Daerah Otonom Baru (DOB) Papua.
Adapun tiga DOB Papua itu yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan. Penetapan provinsi baru itu merupakan implikasi dari Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
Wempi mengatakan, upaya dipercepatnya pelantikan Pj Gubernur di DOB Papua tersebut sebagai bagian dari persiapan jelang menghadapi Pemilu 2024 mendatang.
Pihaknya mengupayakan bakal melantik Pj gubernur itu pada akhir Oktober 2022.
"Tetapi karena ini tiga DOB yang baru ikut terlibat dalam proses penyelenggaran Pemilu serentak 2024 sehingga kita akan percepat pelantikan Pj kalau tidak ada halangan berarti akhir bulan ini, peresmian dan pelantikan PJ nya. Tapi paling lambat kalau molor itu di awal november 2022," ujar Wempi di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (14/10/2022).
Wempi juga memastikan saat ini Kemendagri sedang membahas kesiapan sumber daya manusia (SDM) terkait Pj gubernur maupun pegawai pemerintah provinsi di DOB Papua.
"Sudah clear, kita lagi proses data untuk SDM-nya," kata dia.
Sementara itu, peresmian provinsi dan pelantikan penjabat gubernur di tiga DOB Papua itu sebenarnya bisa dilakukan paling lambat akhri Januari 2023. Sebab, dalam Undang-Undang terkait pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Papua Pegunungan dinyatakan bahwa peresmian dan pelantikan dilakukan 6 bulan setelah UU tersebut diundangkan.
Namun karena mempersiapkan Pemilu 2024, maka peresmian dan pelantikan Pj gubernur di DOB Papua perlu dipercepat.
"Kemudian PJ gubernur yang baru sesuai arahan. Kalau ketentuan di UU kan paling akhir di Januari tahun depan," imbuh dia.
Lebih lanjut Wempi juga membahas isu munculnya kecemasan masyarakat asli Papua terkait potensi banyaknya pendatang yang ingin tinggal di DOB Papua.
"Sekarang konsekuensi DOB sepanjang masih wilayah kesatuan NKRI kita tidak akan bisa melarang orang berpergian," ucap dia.
Kendati demikian pemerintah memastikan akan memperhatikan masyarakat asli Papua sehingga pembangunan ekonomi bisa dirasakan secara langsung.
"Sekarang bagaimana untuk membangun SDM yang lebih baik agar saudara-saudara kita di sana juga kehidupan ekonomi pembangunan bisa dirasakan lebih baik. Kalau awalnya Papua satu wilayahnya terlalu luas fokus pembangunannya tidak berjalan lebih maksimal. Tapi dengan 3 DOB yang baru berarti kan lebih fokus ini melihat kesejahterannya, pembangunnya, infrastrukturnya, semua bisa berjalan," imbuh dia.