Pertemuan Prabowo dengan Eks Presiden-Wapres Dianggap Cari Tameng Politik?

04 Mar 2026, 11:29 WIB

Yosafat Diva Bayu Wisesa

Pertemuan Prabowo dengan Eks Presiden-Wapres Dianggap Cari Tameng Politik?

Presiden Prabowo Duduk Sejajar Bareng SBY, Jokowi di Makan Malam Kebangsaan (dok. Sekretariat Presiden)

Intinya Sih

Pertemuan Presiden Prabowo dengan para mantan pemimpin nasional dinilai sebagai langkah manajemen risiko politik jangka menengah di tengah eskalasi konflik Timur Tengah.
Langkah ini dianggap sebagai strategi membangun legitimasi dan tameng politik untuk menghadapi potensi kebijakan tidak populer akibat tekanan ekonomi global.
Arifki menilai pertemuan tersebut memperkuat daya tahan rezim dan menjaga kesinambungan kebijakan luar negeri Indonesia di tengah ketidakpastian geopolitik dunia.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah mantan presiden, mantan wakil presiden, mantan menteri luar negeri, dan ketua umum partai politik di tengah eskalasi konflik Timur Tengah, dinilai memiliki dimensi politik yang lebih dalam daripada sekadar respons geopolitik.

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, melihat langkah tersebut sebagai bentuk manajemen risiko politik jangka menengah, bukan hanya respons terhadap situasi luar negeri.

“Ini bukan hanya soal perang di Timur Tengah. Ini soal bagaimana Presiden Prabowo mengelola potensi dampak politik di dalam negeri. Geopolitik sering kali menjadi pemicu tekanan ekonomi, dan tekanan ekonomi bisa cepat berubah menjadi tekanan politik,” ujar Arifki kepada IDN Times, Rabu (4/3/2026).

1. Pemerintah butuh legitimasi jika mengeluarkan kebijakan yang tidak populer

Presiden Prabowo mengundang mantan Presiden, Wakil Presiden hingga Ketua Umum Partai Politik ke Istana (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Menurut Arifki, konflik AS-Iran selalu beririsan dengan isu energi global. Jika harga minyak melonjak dan inflasi meningkat, beban fiskal akan membesar. Dalam konteks itu, pemerintah membutuhkan payung legitimasi yang lebih luas, agar kebijakan penyesuaian ekonomi tidak dipersepsikan sebagai keputusan sepihak.

“Kalau nanti ada kebijakan yang tidak populer akibat situasi global, pemerintah bisa menunjukkan bahwa langkah itu lahir dari pembacaan kolektif para negarawan, bukan keputusan satu figur,” jelasnya.

2. Strategi bangun tameng politik

Presiden RI, Prabowo Subianto bersama Presiden Ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/3/2026) (Instagram/Prabowo)

Arifki juga menilai pertemuan tersebut merupakan strategi membangun 'tameng politik' terhadap potensi serangan opini publik. Dalam beberapa waktu terakhir, muncul perdebatan soal posisi Indonesia dalam konstelasi global, termasuk keterlibatan dalam blok perdamaian yang dipelopori Presiden AS, Donald Trump.

“Serangan AS dan Israel terhadap Iran bisa memperuncing persepsi bahwa Indonesia berada dalam orbit tertentu. Dengan mengundang tokoh-tokoh senior, Presiden Prabowo mengirim pesan bahwa arah kebijakan luar negeri tetap melalui pertimbangan luas, bukan karena tekanan blok mana pun,” katanya.

Lebih jauh, Arifki membaca pertemuan ini sebagai upaya menjaga kesinambungan sejarah kebijakan luar negeri Indonesia. Dalam politik, kesinambungan sering kali lebih penting dari pada gebrakan.

“Pesannya, kebijakan luar negeri Indonesia tidak berubah, karena pergantian presiden. Ada garis merah kepentingan nasional yang dijaga lintas generasi,” tegasnya.

3. Penguatan daya tahan rezim dalam menghadapi ketidakpastian global

Presiden RI, Prabowo Subianto bersama Presiden Ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/3/2026) (dok. Setpres)

Menurut Arifki, makna politik utama dari pertemuan tersebut adalah penguatan daya tahan rezim dalam menghadapi ketidakpastian global. Dalam situasi dunia yang semakin terfragmentasi, stabilitas domestik menjadi aset politik yang paling strategis.

“Dalam geopolitik, yang diuji bukan hanya keberanian mengambil posisi, tapi kemampuan mengelola konsekuensinya ke dalam politik dalam negeri. Pertemuan ini adalah bagian dari upaya mengelola konsekuensi itu sejak awal,” imbuh dia.