Pertumbuhan Penduduk Bisa Jadi Bencana Jika Tak Dikendalikan
- Kesejahteraan sosial diamanatkan dalam UUD 1945
- Isu kependudukan dan rencana pembangunan memiliki keterkaitan
- Upaya integrasi program ke RPJMD dan RPJPD
Jakarta, IDN Times - Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Sekretaris Utama BKKBN, Budi Setiyono, menekankan pentingnya pengendalian pertumbuhan penduduk. Hal ini sebagai langkah strategis hadapi bonus demografi dan pencegahan dampak seperti kemacetan, banjir, dan tekanan layanan publik.
Dia mengatakan, pertumbuhan penduduk yang tak dikelola dengan baik bakal mengubah fungsi lahan hijau menjadi kawasan terbangun, serta meningkatkan tekanan terhadap lahan dan sumber daya alam.
"Akibatnya, dapat terjadi berbagai persoalan seperti, banjir dan kerusakan infrastruktur, kemacetan lalu lintas, penumpukan sampah, pencemaran sungai dan ketidakmampuan layanan publik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat," ujar Budi, dalam keterangannya dikutip Jumat (6/6/2025).
1. Kesejahteraan sosial telah diamanatkan dalam UUD 1945
Dia juga menyampaikan, kesejahteraan sosial sebagaimana diamanatkan UUD 1945 harus diwujudkan lewat jaring pengaman sosial yang kuat, mencakup pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Hal ini diungkapkan Budi saat hadir dalam workshop penyusunan Peta Jalan/Road Map, serta pemetaan dan Proyeksi Pembangunan Kependudukan dan Rencana Aksis Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) di Manado, Sulawesi Utara.
2. Isu kependudukan dan rencana pembangunan punya keterkaitan
Sementara Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Victor Mailangkay mengatakan, isu kependudukan dan perencanaan pembangunan kependudukan memiliki hubungan yang saling terkait satu dengan yang lain. Pertumbuhan penduduk yang cepat, distribusi penduduk yang tidak merata dan struktur penduduk yang tidak seimbang dapat menimbulkan tekanan pada sumber daya alam, Infrastruktur dan pelayanan publik.
"Dokumen Peta Jalan dan Rencana Aksi menjadi panduan strategis kita dalam menyinergikan seluruh sektor pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan tata ruang agar pembangunan di Sulawesi Utara dapat berlangsung secara terencana, terpadu dan berkelanjutan," katanya .
3. Upaya integrasikan program ke RPJMD dan RPJPD
Sementara, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara, Jeanny Yola Winokan mengatakan, upaya ini adalah untuk mengintegrasikan program pembangunan kependudukan ke dalam dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
Termasuk menyusun Peta Jalan Pembangunan Kependudukan yang disesuaikan dengan 30 indikator Peta Jalan Pembangunan Kependudukan, serta menyusun rencana aksi yang merupakan penjabaran dari Peta Jalan Pembangunan Kependudukan ke dalam program dan kegiatan yang lebih spesifik dan detil.
