Jakarta, IDN Times - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mempertanyakan tanggung jawab KPU soal perlindungan terhadap petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Ketua Divisi Penelitian dan Dokumentasi KontraS, Rozy Brilian Sodik secara khusus menyoroti kasus teror bom yang dialami oleh Ketua KPPS Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06 di Pamekasan, Jawa Timur.
Rozi mengatakan bahwa, meski saat ini kasus tersebut sudah dalam penyelidikan pihak kepolisian. Namun KPU sebagai pihak yang merekrut jajaran KPPS harus bertanggung jawab.
Dia mempertanyakan, tanggung jawab KPU dalam memberikan perlindungan hukum dan fisik kepada petugas KPPS.
"Walaupun sudah diusut oleh Polda Jatim, kalau saya tidak salah, tapi paling tidak KPPS yang kemudian direkrut oleh KPU. Ini juga memiliki satu tanggung jawab soal perlindungan hukum atau perlindungan fisik karena hal-hal tersebut berkaitan dengan kekerasan dan nyawa," kata Rozi saat mengirimkan surat permohonan informasi publik bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) kepada KPU di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/2/2024).
KontraS berharap KPU bisa bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah yang menimpa KPPS tersebut. Termasuk, petugas KPPS yang meninggal dan sakit akibat kelelahan saat melakukan penghitungan suara.
Berdasarkan data yang dihimpun IDN Times, kejadian itu diketahui setelah pemilik rumah yang juga Ketua KPPS, Kusairi mendengar suara ledakan dari depan rumahnya sekitar pukul 03.30 WIB, Senin (19/2/2024).
"Di Pamekasan ya, sudah kita identifikasi, bahan dasarnya kalau gak salah dari bom ikan atau bondet," ujar Kapolda Jatim, Irjen Pol Imam Sugianto saat diwawancara di Mapolda Jatim, Selasa (20/2/2024).
Jenderal dengan dua bintang emas ini memastikan dalam kejadian ledakan di Pamekasan tidak ada korban jiwa. Imam menginstruksikan supaya pelakunya dapat segera ditangkap, sehingga motifnya pun akan terungkap.
"Dalam waktu tidak terlalu lama, mudah-mudahan dapat kita ungkap. Doakan saja. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Kerusakan materialnya rumah yang ditaruh di depannya itu. Kita belum tahu motifnya. Kita tidak usa berandai-andai. Biarkan tim bekerja dulu," pungkas dia.
Lebih lanjut, Kepolisian yang terdiri dari jajaran Polres Pamekasan dan Polda Jawa Timur (Jatim) mendalami kasus pelemparan bom ikan atau bondet ke rumah Ketua KPPS salah TPS di Pamekasan.
Kini, ada sebanyak tujuh orang saksi yang telah dimintai keterangan. Tiga saksi ialah korban dan keluarganya, sementara empat saksi lainnya ada tetangga maupun orang yang berada di sekitar lokasi kejadian.
"Sudah tujuh saksi yang diperiksa, dari pihak korban dan keluarganya serta empat orang di sekitar TKP," ujar Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto dikonfirmasi IDN Times, Rabu (21/2/2024).
Terkait hasil pemeriksaan, perwira dengan tiga melati emas ini masih enggan membeberkannya. Karena saat ini masih dalam proses penyelidikan oleh penyidik di lapangan. Ia meminta untuk bersabar menunggu hasil pendalaman.
"Mohon waktu, tim masih bekerja, mohon doanya saja agar segera terungkap," tegas dia.
Rumah seorang Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Dusun Timur, Desa Nyalabu Daya, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan dibom orang tak dikenal.