Pilot Garuda Indonesia Tunda Rencana Mogok Kerja Total
Jakarta, IDN Times - Ketua Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) Tomi Tampati memastikan para pilot menunda aksi mogok kerja yang semula akan dilakukan pada puncak arus mudik Lebaran 2018.
Keputusan itu diambil usai mereka berdialog dengan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan pada Kamis (31/5) lalu di kantornya. Dihubungi IDN Times pada Sabtu malam (2/6), Tomi menyebut, alasan mengadu ke Luhut ketimbang ke Menteri BUMN Rini Soemarno, karena mantan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) itu yang menanggapi masalah ini.
"Kami juga sudah mengirimkan surat ke Kementerian BUMN, tetapi belum mendapatkan respons. Sepertinya Menteri BUMN memang gak mau peduli," ujar Tomi.
Pada akhirnya, ia menyebut, tak peduli siapa pun menteri yang bersedia menangani isu ini, karena publik melihat jika sampai semua pilot Garuda mogok kerja, citra pemerintahan Presiden Joko Widodo akan buruk. Dari hasil pertemuan itu, Menko Luhut menjanjikan akan terus berdialog dengan manajemen Garuda.
"Sambil menghormati dialog yang terlaksana, maka dari itu untuk sementara waktu kami mengurungkan rencana mogok kerja total pada hari Lebaran," katanya lagi.
Apa sih yang sebenarnya menjadi permasalahan di tubuh manajemen Garuda? Padahal, ini kan maskapai nasional yang dibanggakan publik dan masuk daftar jajaran elite Sky Trax.
1. Direksi Garuda dijabat orang yang tidak tepat
Tomi menjelaskan permasalahan yang terjadi di manajemen Garuda sudah berlangsung sejak lama. Pria yang sudah mengabdikan diri di perusahaan pelat merah sejak 1987 lalu itu menyebut, kondisi tempat dia bekerja semakin memburuk sejak dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) April 2017 hingga saat ini.
Bahkan, dalam rilis yang dikeluarkan Sekarga dan Asosiasi Pilot Garuda (APG) disebutkan harga saham PT Garuda Indonesia terus anjlok dibanding ketika IPO. Dari yang semula IPO Rp 750 per lembar, kini menjadi Rp 254 per lembar ketika dilakukan penutupan pada Kamis (31/5).
"Mau sampai kapan kondisi seperti ini akan berlangsung? Apakah kami harus diam dan menunggu nasib Garuda sama seperti maskapai Merpati yang akhirnya ditutup?" tanya Tomi.
Salah satu permasalahan yang kerap disebut Tomi sebagai miss management, yakni banyaknya orang yang tak memahami bisnis airlines ditempatkan di jajaran direksi. Situasi itu diperparah dengan sulitnya komunikasi jajaran direksi dengan Sekarga dan APG.
Sebagai bukti, kata dia, ada individu yang baru menjabat sebagai senior manager di salah satu perusahaan swasta lalu dijadikan direksi di Garuda.
Bahkan, ada yang posisinya sebagai konsultan kemudian ditarik ke dalam jajaran direksi. Tomi dan rekan-rekannya tak memahami apa tujuan dari manajemen menempatkan orang-orang tersebut.
"Sementara, kami melihat orang-orang itu hanya ingin memperbaiki portofolio mereka agar rate (gajinya) naik," kata dia.
Padahal, menurut Tomi, di dalam UU BUMN disebutkan secara jelas, Menteri BUMN harus mengangkat orang-orang yang ahli di bidangnya.
2. Miss management akibatkan jadwal penerbangan delayed
Menurut Tomi, kebobrokan di tubuh manajemen Garuda sudah semakin parah, sehingga berimbas pada kualitas pelayanan pada penumpang. Banyak penerbangan yang delayed (tertunda) atau cancelled (dibatalkan).
Ujung-ujungnya kepercayaan konsumen terhadap maskapai Garuda menurun, dan mereka pindah menggunakan maskapai lain.
"Sampai sekarang delayed itu masih terjadi, karena pengaturan kru nya bermasalah," kata dia.
Ini juga, menurut Tomi, merupakan salah satu contoh output kebijakan yang diambil orang-orang di direksi yang tak memahami bisnis airlines. "Bahkan, sekarang dalam peringkat On Time Performance (OTP), posisi Garuda sudah jauh di bawah (maskapai) Lion atau Batik," ujar dia.
Walau pun dalam rilisnya pada Sabtu (2/6), Garuda menyebut OTP mereka masih ada di tingkat 89 persen pada Januari-Mei 2018, namun kata dia, tingkat itu masih lebih baik dibandingkan periode yang sama pada 2017.
Pihaknya pun mendesak pihak manajemen agar tidak menutup-nutupi masalah yang ada.
"Tolong yang dijadikan acuan OTP yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan," kata dia.
3. Sekarga dan APG berharap ada evaluasi
Tomi berharap dari dialog Menko Luhut dengan pihak manajemen Garuda agar dilakukan evaluasi menyeluruh di manajemen Garuda. "Terserah pemerintah akan melakukan apa, asal dilakukan evaluasi. Kami minta yang gak diperbaiki agar diperbaiki. Kalau mereka ingin melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau pergantian, itu hak mereka," kata dia.
Mewakili Sekarga, Tomi juga meminta, agar pemerintah menempatkan orang-orang yang memahami bisnis maskapai di Garuda. Dengan begitu, maskapai pelat merah itu bisa terbang semakin tinggi dan bersaing dengan maskapai negara lain. Sebab, biar bagaimana pun, Garuda merupakan maskapai nasional yang dikenal luas hingga mancanegara.
4. Sekarga akan umumkan sikapnya pada 19 Juni
Saat ini, kata Tomi, Sekarga dan APG tengah memberikan waktu kepada Menko Luhut agar berdialog dengan pihak manajemen Garuda selama 30 hari kerja. Merujuk pada waktu itu, maka Sekarga akan menagih mengenai hasil dialog pada 19 Juni 2018.
"Pada 19 Juni, baru kami akan menyampaikan pernyataan, apakah mogok kerja akan dibatalkan atau dilanjutkan. Kami berharap dialog Pak Luhut dengan pihak manajemen bisa menemukan titik terang," kata Tomi.
Namun, lanjut dia, kalau sudah ada titik terang masalah ini pada pekan depan, pihaknya akan menyampaikan sikapnya lebih cepat.
5. Serikat pekerja Garuda minta maaf
Tomi menyadari dengan konsekuensi di balik rencana pilot Garuda yang akan mogok kerja total, kepercayaan publik diprediksi akan merosot. Ujung-ujungnya, konsumen memilih menggunakan maskapai lain untuk bepergian ketika libur Idul Fitri.
Tomi pun meminta maaf kepada publik jika merasa tidak nyaman dengan rencana mereka. "Kami memahami banyak yang gak merasa nyaman (dengan rencana mogok). Oleh sebab itu, kami memohon maaf. Semoga, komunikasi yang sedang berjalan bisa berakhir baik."
"Kami insan Garuda, memiliki komitmen yang tinggi untuk memberikan layanan yang prima kepada pelanggan. Tetapi, apalah daya ketika ada kebijakan internal Garuda yang harus dilaksanakan oleh operasional," kata Tomi.
Sementara, manajemen Garuda memastikan jelang arus mudik dan balik, mereka akan tetap beroperasi seperti biasa. Vice President Corporate Secretary Hengki Heriandono memastikan layanan operasional akan berlangsung seperti biasa.
"Garuda Indonesia Group menyiapkan sedikitnya 150.510 kursi penerbangan ekstra untuk mengantisipasi trafik penumpang selama periode arus mudik dan arus balik Lebaran 2018, yang diperkirakan berlangsung dari 8 Juni hingga 24 Juni 2018, baik untuk rute domestik dan internasional," kata Hengki melalui keterangan tertulis pada Sabtu malam (2/6).
