Pimpinan KPK Dicecar Komnas HAM soal Isu Ada Taliban di KPK

Ghufron mengaku pada Komnas HAM mengetahui ada isu taliban di tubuh KPK. Namun, ia mengklaim tidak tahu siapa yang dimaksud. 

"Saya sampaikan, sejak kami seleksi pimpinan, sampai masuk, memang isu itu terngiang di telinga kami, dan karena saya sampaikan kami mendengarnya, tapi kita tidak memiliki data langsung siapa-siapa itu," jelasnya.

Selain isu taliban, Ghufron mengaku juga ditanya soal dugaan adanya pegawai KPK yang ditarget melalui TWK. Ia pun membantah TWK dijadikan alat untuk menarget pegawai. 

Gufron memastikan tes yang bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) tersebut dilaksanakan dengan objektif. 

"Bahkan sampai kepada perjuangan KPK untuk kemudian memperjuangan dari 75 (pegawai yang tak lolos TWK), dan akhirnya menjadi 51," kata Ghufron. 

Ghufron menegaskan TWK dilakukan berdasarkan sejumlah kriteria. Ia membantah melaksanakan TWK berdasarkan nama pegawai yang ditarget. 

"Kalau target berarti kan berdasarkan nama-nama, kami berdasarkan kriteria. Jadi perjuangannya, perjuangan untuk me-review indikator yang digunakan bahwa menurut kami itu tidak layak," jelasnya.

Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan ada sejumlah hal yang ditanyakan ke Nurul Ghufron saat pemeriksaan selain soal target dalam TWK. Namun, ada sejumlah hal yang tak bisa dijawab oleh Gufron. 

"Secara garis besar lebih dari tiga klaster (yang tak bisa dijawab)," jelas Anam. 

Anam menjelaskan ada tiga hal yang tak bisa dijawab. Pertama mengenai pengambilan kebijakan di level tertinggi, apakah termasuk wilayah kolektif kolegial atau tidak.

"Berikutnya terkait sangat berpengaruh soal pemilihan yang mewarnai proses ini semua ini itu juga tidak bisa dijwab, karena memang bukan ranah Nurul Ghufron. Dan siapa yang mengeluarkan ide ini juga siapa, karena bukan beliau dan beliau juga tidak bisa menjawab," jelasnya.