PK Baiq Nuril Ditolak Mahkamah Agung, Jokowi Didesak Berikan Amnseti

Koalisi Masyarakat Sipil #SaveIbuNuril, mengaku kecewa dengan penolakan yang dilakukan Mahkamah Agung.

Pasalnya, kasus Ibu Nuril yang melakukan perekaman terhadap kekerasan seksual yang terjadi terhadap dirinya, merupakan perbuatan yang dinilai seharusnya mendapat dukungan.

Atas kejadian yang menimpa dirinya, Ibu Nuril juga dinilai layak untuk mendapatkan perlindungan oleh negara.

"Sayangnya, negara justru menjerat Ibu Nuril dengan pidana penjara, karena dianggap telah melakukan distribusi informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 (1) UU ITE," tulis Koalisi Masyarajat Sipil #SaveIbuNuril dalam keterangan tertulisnya.

Mahkamah Agung dinilai seharusnya dapat lebih cermat dan melihat dengan perspektif dalam menilai kasus yang menimpa Ibu Nuril. Mengingat, MA telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Dalam PERMA tersebut disampaikan, dalam pemeriksaan perkara, hakim diminta mempertimbangkan beberapa aspek kesetaraan gender dan non-diskriminasi dalam proses identifikasi fakta persidangan. Namun menurut Koalisi Masyarakat Sipil #SaveIbuNuril, hal ini gagal untuk dilakukan oleh MA, yang malahan akhirnya berdampak pada putusan pidana bagi Ibu Nuril.

Koalisi Masyarakat Sipil #SaveIbuNuril juga mendesak Presiden Joko "Jokowi" Widodo untuk memberikan amnesti kepada Baiq Nuril.

Berdasarkan catatan mereka, hingga kini ada sejumlah 241.331 warga Indonesia yang telah memberikan dukungan. Permberian dukungan dilakukan dengan menandatangani petisi "Amnesti untuk Nuril: Jangan Penjarakan Korban!" melalui platform digital.

Menurut mereka, amnesti saat ini merupakan harapan terakhir Ibu Nuril agar dirinya tidak dipenjara dan harus berpisah dari keluarganya karena keberaniannya untuk melawan pelaku kekerasan seksual.

Tak hanya mendesak Jokowi, Koalisi Masyarakat Sipil #SaveIbuNuril juga menagih janji DPR untuk membentuk Tim Eksaminasi perkara ini. Tim Eksaminasi yang akan dibentuk dianggap akan dapat melihat bagaimana kasus ini tidak layak untuk diadili dan diproses, sehingga DPR dapat memberikan dorongan kepada Presiden untuk memberikan amnesti kepada Ibu Nuril.