PKB Sebut Potensi Politik Uang Meningkat di 2024, Ini Alasannya

10 Jun 2022, 14:12 WIB

ilustrasi memberikan uang bantuan (IDN TImes/Reza Iqbal)

Jakarta, IDN Times - Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Yanuar Prihatin mengingatkan kembali kepada penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) terkait adanya politik uang.

Berkaca dari 2014 dan 2019 silam, kata Yanuar, meskipun Pemilu telah usai, namun residu konfliknya masih terasa hingga kini. Ditambah lagi adanya potensi kenaikan money politics yang sulit dihilangkan saat Pemilu tiba.

Kondisi Pemilu 2024 juga dinilai jauh berbeda dengan sebelumnya, lantaran dari sudut Pilpres kandidatnya sudah mulai bisa ditebak sejak awal.

“Kenapa potensi politik uang naik? Karena 2024 ini pemilu di mana keadaannya berbeda dengan pemilu sebelumnya. Dari sudut pilpres, semua kandidat dimulai dari awal,” ujar Yanuar dalam keterangannya, Jumat (10/6/2020).

1. Hasrat politik lebih kuat di 2024

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Mardya Shakti)

Di sisi lain, tren politik uang juga didorong oleh politisi yang hasrat untuk berkuasa jauh lebih kuat dibandingkan periode-periode sebelumnya. Sehingga, semua peserta pemilu akan mencari jalan beragam cara untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya.

Jika kondisi buruk ini tidak terkendali dan tidak ada kontrol berdasarkan aturan moral yang kuat, maka akan terdorong untuk menghalalkan politik uang yang jauh lebih kuat.

Oleh sebabnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini selalu mengingatkan Bawaslu untuk mengantisipasi buruknya persaingan politik.

“Karena itu saya berkali-kali dengan Bawaslu juga menyampaikan ini bagaimana caranya mencegah suasana semacam ini. Kalau sudah terjadi tentu menindak. Tetapi jauh lebih penting bagaimana mencari jalan supaya mengantisipasi ini tidak terlalu parah,” ucapnya.

2. Imbauan ciptakan politik gagasan di 2024

Ilustrasi bendera partai politik (ANTARA FOTO/Ampelsa)

Sementara itu, politikus Partai Amanat Nasional (PAN), Rizki Sadig mengajak seluruh elemen masyarakat memerangi buzzer jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Anggota Komisi I DPR RI ini menilai buzzer sebagai pihak pemecah belah, akan cenderung merusak kualitas demokrasi.

Oleh sebab itu, dia mengajak masyarakat memulai tradisi baru yakni dengan politik gagasan.

Rizki yakin nantinya akan tercipta budaya baru di mana berpolitik tanpa harus menjatuhkan satu sama lain. Oleh sebab itu, dia mengajak masyarakat untuk memerangi buzzer dan mencegah terjadinya perpecahan.

“Kami menawarkan ayo kita hadirkan politik ide dan gagasan. Bukan politik yang saling menjatuhkan,” ucap dia.

3. PAN ajak masyarakat lawan politik identitas

Ilustrasi Pemilu. (IDN Times/Mardya Shakti)

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPW PAN Jawa Timur ini menilai, kompetisi pemilu 2024 harus menggunakan adu ide dan gagasan, bukan perpecahan.

Apalagi di media sosial marak dengan stigma politik identitas. Salah satunya, soal polemik cebong dan kadrun.

“Faktanya di media sosial tidak ada adu ide dan gagasan. Tidak ada debat substantif. Yang ada adalah stigma Cebong-Kadrun yang tidak selesai-selesai. Berbeda pendapat sedikit langsung dicap Cebong atau Kadrun. Tak ada ruang untuk adu ide dan gagasan,” ucap dia.