PKS: Mandatory Spending Dipangkas, Masyarakat Sulit Akses Faskes

11 Jul 2023, 17:21 WIB

Netty Prasetiyani Aher ketika membacakan pandangan Fraksi Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak pengesahan RUU Kesehatan pada 11 Juli 2023. (Tangkapan layar YouTube DPR)

Jakarta, IDN Times - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali menegaskan penolakannya dalam pengesahan Rancangan Undang-Undang Kesehatan (RUU Kesehatan) menjadi undang-undang. Penolakan itu disampaikan dalam rapat paripurna yang digelar DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/7/2023).

Pandangan dan sikap fraksi PKS disampaikan anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani Aher, pada rapat paripurna. Salah satu poin yang disoroti PKS dalam RUU Kesehatan yang disahkan hari ini, yaitu sikap kukuh pemerintah dan parlemen yang menghapus ketentuan soal besaran minimal alokasi belanja (mandatory spending) untuk urusan kesehatan dalam anggaran negara dan daerah.

Dalam UU Kesehatan yang lama, yaitu UU Nomor 36 Tahun 1999, pemerintah wajib menganggarkan minimal 5 persen untuk anggaran kesehatan. Angka itu di luar dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji.

Sedangkan, besaran anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, dialokasikan minimal 10 persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji. Bila anggaran minimal itu dihapuskan, maka berdampak pada rakyat kecil yang kesulitan mengakses fasilitas kesehatan yang baik.

Netty menegaskan dihapuskannya pengaturan alokasi wajib anggaran kesehatan dalam RUU Kesehatan, merupakan sebuah kemunduran dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat Indonesia.

"Kebutuhan dana kesehatan Indonesia bagi negara berkembang justru semakin meningkat dari waktu ke waktu, karena makin kompleksnya masalah kesehatan di masa mendatang," ungkap Netty, seperti dikutip dari YouTube DPR hari ini.

Selain itu, selama masih berstatus negara berkembang, masyarakat masih sulit mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas. Itu pun ketika pemerintah belum menghapus kewajiban alokasi anggaran kesehatan.

"Padahal, penyelenggaraan kesehatan yang merata, adil, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, adalah amanat di dalam konstitusi UUD 1945," tutur dia.

Dengan dihapuskannya mandatory spending, kata Netty, maka akses terhadap fasilitas kesehatan yang berkualitas akan semakin mahal. "Bila pasal yang mengatur mandatory spending tidak dihapus, maka jaminan anggaran kesehatan dapat teralokasi secara adil dalam rangka menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya.

1. RUU Kesehatan berisi penggabungan 13 UU, tapi dibahas dalam waktu kilat

Netty Prasetiyani Aher ketika membacakan pandangan Fraksi Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak pengesahan RUU Kesehatan pada 11 Juli 2023. (Tangkapan layar YouTube DPR)

Lebih lanjut, Netty turut menyentil cara kerja pemerintah dan koleganya di parlemen dalam menyusun Omnibus Law Kesehatan. Sebab, RUU Kesehatan berisi peleburan 13 undang-undang menjadi satu kesatuan, tetapi pembahasannya singkat.

"Sungguh sangat ironis, apabila ditarik secara logis membahas 13 undang-undang terdampak hanya dalam kurun waktu kurang dari dua bulan (pembahasan tingkat I). Pembahasan yang terkesan tergesa-gesa ini mengangkibatkan tidak tercapainya meaningful participation," kata dia.

Netty mencontohkan, ketika rapat dengar pendapat (RDP) dengan sejumlah organisasi profesi, masing-masing organisasi hanya diberikan waktu 10 menit menyampaikan aspirasinya.

"Sehingga, pelibatan masyarakat dalam pembahasan RUU itu melalui organisasi profesi membuat penjelasan yang diperoleh dan masukannya tidak optimal," tutur dia.

Netty juga menyampaikan keluhan masyarakat yang sulit mengakses naskah draf RUU Kesehatan. Bahkan, hingga RUU ini disahkan, naskahnya juga belum tersedia.

"Sehingga penyusunan RUU tidak memenuhi prasyarat, yaitu hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered) dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained)," ujarnya.

2. Negara tidak bisa menghapus mandatory spending dengan alasan tidak punya dana

Ilustrasi rumah sakit (IDN Times/Arief Rahmat)

Fraksi PKS dalam pernyataan tertulisnya juga mengatakan negara harus bisa menjamin kesehatan bisa diakses secara merata dan murah bagi masyarakat. Jaminan mandatory spending tidak boleh hilang, dengan alasan negara tidak memiliki dana untuk sektor kesehatan. Padahal, dalam konstitusi tertulis jelas negara wajib mengalokasikan anggaran kesehatan bagi warganya.

"Hal itu juga tidak bisa diterima oleh masyarakat. Selain itu, rakyat juga semakin sulit memperoleh layanan kesehatan yang lebih baik, karena ketidakjelasan anggaran," kata Netty.

PKS juga menyentil sikap pemerintah melalui RUU Kesehatan yang membolehkan dengan mudah tenaga kerja medis asing masuk Tanah Air. Hal itu dipicu karena adanya aturan yang semula melarang pekerjaan tertentu di sektor kesehatan dihapuskan.

"Kenyataan ini tentu menyebabkan peluang kesemapatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia di Tanah Air semakin kecil, karena masuknya tenaga kerja asing," ujar Netty,

3. Organisasi profesi kesehatan bakal gugat RUU Kesehatan yang baru disahkan

Aksi damai ratusan tenaga kesehatan menolak RUU Kesehatan di Monas, Senin (8/5/2023) (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Meski baru disahkan, UU Kesehatan bakal digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu disampaikan Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Harif Fadhilah. Bahkan, sejumlah organisasi profesi juga mengaku bakal siap-siap mogok kerja.

"Sebagai lembaga institusi yang menyuarakan kepentingan anggotanya, ya segala upaya akan dilakukan, termasuk judical review," ujar Harif ketika berunjuk rasa di depan gedung DPR, Selasa (11/7/2023).

Ia menyebut selama mogok kerja nanti beberapa pelayanan kesehatan akan diberhentikan, hingga UU Kesehatan dicabut. Namun, PPNI belum memastikan kapan aksi mogok kerja ini dimulai.

Rencana aksi mogok kerja masih dikoordinasikan dengan organisasi profesi tenaga kerja kesehatan lainnya, seperti Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI).

"Ini masih kami pikirkan. Sedang dibahas dan dipastikan. Yang pertama konsolidasinya harus cermat, sasarannya tepat dan hal hal yang sangat penting soal nyawa tetep jalan. Sementara pelayanan pilihan bisa dilakukan (mogok)," tutur dia.