Jakarta, IDN Times - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta menyebut penimbunan laut menjadi daratan di kawasan Ancol bukanlah reklamasi.
"Saya gak menganggap ini reklamasi tapi lebih tepat dibilang ini revitalisasi," ujar Sekretaris Fraksi PKS Achmad Yani dalam Rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta dengan PT Jaya Ancol di Ruang Rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta, Rabu (8/7/2020).
Menurut Yani, partainya mendukung upaya perluasan daratan di kawasan itu. Sebab, Ancol akan menjadi ikon wisata kebanggaan Indonesia di mata dunia karena akan dibangun sejumlah tempat baru seperti Museum Nabi dan Masjid Apung.
"Kalau ada Masjid apung, Museum Nabi, ini bukan hanya kebanggaan warga Jakarta bahkan Indonesia," jelasnya.
Sebelumnya, Partai Gerindra membela Gubernur Anies Baswedan yang dituding mengizinkan reklamasi Ancol melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) 237 tahun 2020 untuk mereklamasi kawasan Ancol Timur dan Barat dengan luas mencapai 155 hektare.
Wakil Ketua DPD Gerindra Jakarta Syarif mengatakan, reklamasi Ancol bukan bagian dari 17 pulau reklamasi yang dijanjikan Anies saat kampanye dulu.
"Kalau reklamasi dalam konteks yang diperbincangkan itu kan yang 17 pulau. Itu gagal kan," ujarnya saat dihubungi wartawan, Kamis 2 Juli 2020.
Menurut Syarif, Anies menerbitkan izin reklamasi Ancol berlatar belakang kerja sama Pemprov DKI Jakarta pada masa kepemimpinan Gubernur Fauzi Bowo dengan PT Pembangunan Jaya Ancol pada 2009. Kerja sama itu terkait penampungan hasil urukan sungai di ibu kota.
"Perjanjian kerja sama diteken tahun 2009 antara Fauzi Bowo dan Pembangunan Jaya untuk menampung urukan di timur Ancol. Itu jalan dari 2009, dapat 20 hektare," ujarnya.
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta mengungkapkan bahwa Keputusan Gubernur nomor 237 tahun 2020 tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Taman Impian Jaya Ancol dikeluarkan Gubernur Anies Baswedan tanpa Peraturan Daerah (Perda).
Ketua Bapemperda DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan, induk aturan reklamasi yakni Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) belum selesai direvisi.
"Seyogyanya (reklamasi Ancol) harus masuk dalam bagian RTRW dan RDTR. Kalau tidak masuk, berarti (reklamasi Ancol) gak boleh," ujar Pantas saat dihubungi pada Rabu (8/7/2020).
Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan, Perda RTRW dan RDTR memang masuk dalam Program Pembentukan Perda (Propemperda) 2020. Namun, hingga saat ini masih belum dibahas.
"Belum, sama sekali belum ada pembahasan di Propemperda," ujarnya.