Jakarta, IDN Times - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera tak sepakat dengan usulan Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik soal pembubaran koalisi parpol pendukungan pasangan capres-cawapres.
Mardani menilai, usul pembubaran koalisi parpol kurang bijak dilakukan.
"Usulan pembubaran untuk menurunkan tensi politik kurang bijak," ujar Mardani melalui pesan singkat, Senin (10/6).
Lalu apa alasan PKS tolak usulan Demokrat?
Menurut Mardani, pembubaran koalisi justru menyulitkan pengambilan keputusan politik. Berbeda dengan Demokrat, Mardani menegaskan PKS akan terus setia bersama bersama koalisi pengusung Prabowo-Sandiaga bersama Partai Berkarya, dan Gerindra.
"Pembubaran koalisi justru menyulitkan pengambilan keputusan politik. PKS Insya Allah istiqomah bersama Koalisi Indonesia Adil Makmur," kata Mardani.
Terkait tingginya tensi politik pasca-Pilpres yang jadi alasan Demokrat ingin koalisi bubar, Mardani justru menilai hal itu terjadi karena kurangnya kualitas kepemimpinan. Sebab kapasitas dan kualitas kepemimpinan menentukan kualitas demokrasi.
Lantas, ia mencontohkan sikap kandidat capres John McCain pada Pemilu Presiden Amerika Serikat 2008. Saat itu McCain mengoreksi pernyataan seorang pendukungnya yang menyebut rivalnya, Barrack Obama, bukan orang Amerika.
McCain pun menegaskan bahwa Obama merupakan orang Amerika yang baik dan kompetitornya dalam mencintai Amerika.
"Kita bisa bersaing dan tetap saling menghormati kompetitor. Biarkan ini jadi pembelajaran bersama dengan syarat semua mengedepankan akhlak politik yang dewasa," ujarnya.
Sebelumnya, Wasekjen Partai Demokrat (PD) Rachland Nashidik meminta agar Prabowo Subianto dan Joko “Jokowi” Widodo membubarkan koalisi masing-masing. Menurut Rachland, hal itu sebagai upaya untuk menyelamatkan bangsa.
Anjuran itu disampaikan Rachland melalui akun Twitter-nya, Minggu (9/6) kemarin. Rachland menilai mempertahankan koalisi seperti mengawetkan permusuhan di antara dua kubu dan memelihara potensi benturan di akar rumput.
"Pak @prabowo, Pemilu sudah usai. Gugatan ke MK adalah gugatan pasangan Capres. Tak melibatkan peran Partai. Saya usul, Anda segera bubarkan Koalisi dalam pertemuan resmi yang terakhir. Andalah pemimpin koalisi, yang mengajak bergabung. Datang tampak muka, pulang tampak punggung," tulis Rachland.
"Anjuran yang sama, bubarkan Koalisi, juga saya sampaikan pada Pak @jokowi. Mempertahankan koalisi berarti mempertahankan perkubuan di akar rumput. Artinya mengawetkan permusuhan dan memelihara potensi benturan dalam masyarakat. Para pemimpin harus mengutamakan keselamatan bangsa," lanjutnya.
Menurut Rachland, pembubaran koalisi adalah langkah terbaik untuk menyatukan masyarakat yang terpecah karena Pilpres 2019.
"Sekali lagi, Pak @jokowi dan Pak @prabowo, bertindaklah benar. Dalam situasi ini, perhatian utama perlu diberikan pada upaya menurunkan tensi politik darah tinggi di akar rumput. Membubarkan koalisi lebih cepat adalah resep yang patut dicoba. Gugatan di MK tak perlu peran partai," tutur dia.
Rachland mengatakan, membubarkan koalisi bukan berarti melupakan jasa para parpol pendukung. Namun, menurut dia, proses sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) pada dasarnya tak membutuhkan peran parpol koalisi.
"Siapa pun nanti yang setelah sidang MK menjadi presiden terpilih, dipersilahkan memilih sendiri para pembantunya di Kabinet. Kenangan Partai mana yang setia dan berguna bagi direksi politik presiden terpilih tak akan pupus karena koalisi sudah bubar. Begitulah sistem presidensial," kata Rachland.