Pledoi Melani Mecimapro Akui Tarik Tunai Giro Rp100 M pada 2024-2025

PT MCP mendapat kontrak dengan Tiket.com Rp100 miliar pertahun untuk melaksanakan konser-konser Korea. Oleh karena itu, Melani mengklaim dalam penarikan tunai giro itu tidak ada uang yang berasal dari PT MIB.

“Oleh karena itu, tarikan giro yang dilakukan terdakwa bukan berasal dari PT MIB, dan tarikan tunai giro itu tidak pernah dinikmati terdakwa karena untuk melaksanakan konser Korea,” ujarnya.

Dalam tuntutan, Melani diduga melakukan penggelapan dana investasi Rp10 miliar dari PT MIB. Namun, penasihat hukum menyebut tuntutan itu keliru lantaran kasus yang diawali dengan kerjasama ini dibawa ke pidana.

“Dalam menuntut terdakwa pada fakta persidangan, perkara yang dihadirkan dalam persidangan a quo adalah peristiwa perkara perdata murni,” ujarnya.

Sebab menurut pihak melani, kasus ini bermula dari kerjasama antara PT MIB dengan PT Melania Citra Permata (MCP) dalam proyek pembiayaan konser TWICE. PT MIB sepakat mendanai proyek tersebut Rp10 miliar.

“Persidangan bukanlah tujuan utama untuk menjatuhkan hukuman kepada individu, melainkan upaya terakhir apabila sudah ditempuh upaya lain seperti administrasi atau perdata. Seharusnya unsur penggelapan tidak dipenuhi, sebab konser TWICE tidak mendapatkan keuntungan atau rugi,” kata dia.

Pihak Melani mengklaim, konser TWICE yang telah diselenggarakan pada Desember 2023 menghabiskan dana Rp58 miliar. Sementara itu, pemasukan yang didapat tak sesuai dengan target, yakni Rp35 miliar.

“Adanya pengakhiran perjanjian secara sepihak oleh PT MIB tidak dapat dikategorikan sebagai pidana penggelapan karena terungkap dalam sidang, PT MCP menggunakan uang Rp58 miliar dan mengalami kerugian Rp23 miliar. Oleh karena itu dalam perkara aquo merupakan risiko bisnis,” ujarnya.

Kerugian itu menjadi dalih Melani Mecimapro belum bisa melaksanakan kewajibannya dengan mengembalikan dana PT MIB Rp10 miliar. Pihak Melani Mecimapro pun menyimpulkan, seharusnya perkara ini diselesaikan secara perdata, bukan pidana.

“Maka sudah sepatutnya apabila MCP belum bisa melaksanakan kewajibannya Rp10 miliar karena adanya kerugian dalam bisnis maka penyelesaiannya pun harus melalui perdata yaitu wanprestasi,” kata penasihak hukum Melani.

“Maka unsur penggelapan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada diri terdakwa. Mengingat, peristiwa hukum yang terjadi adalah koridor hukum perdata murni dan bukan tindak pidana sebagaimana dakwaan JPU,” lanjutnya.