Poin Penting Perubahan UU TNI yang Dikebut Maraton DPR dan Pemerintah

Pasal 7 ayat (1) menjelaskan: "Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari Ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara."

Sementara dalam pasal (2) menjabarkan tugas pokok militer untuk perang dan tugas pokok militer selain perang (OMSP). Terdapat 16 tugas OMPS, di antaranya:

1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata; 
2. Mengatasi pemberontakan bersenjata;
3. Mengatasi aksi terorisme;
4. Mengamankan wilayah perbatasan;
5. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
7. Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
8. Memberdayakan Wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
9. Membantu tugas pemerintahan di daerah;
10. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang;
11. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan;
14. Membantu Pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan;
15. Membantu dalam upaya menanggulangi ancaman siber; dan
16. Membantu dalam melindungi dan menyelamatkan Warga Negara serta kepentingan nasional di luar negeri.

Puan menjelaskan, substansi berikutnya adalah pasal 47 yang mengatur penempatan TNI di kementerian/lembaga. Sebagaimana diketahui bahwa prajurit aktif dapat menduduki jabatan di berbagai K/L yang semula berjumlah 10 menjadi 14. 

"Di luar penempatan pada 14 K/L yang telah disebutkan TNI dapat menduduki jabatan sipil lainnya setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan," kata dia. 

Adapun, 14 Kementerian/Lembaga yang dapat ditempati TNI aktif antara lain:

1. Koordinator bidang politik dan keamanan negara, 
2. Pertahanan negara termasuk Dewan Pertahanan Nasional 
3. Kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden
4. Lembaga ketahanan nasional
5. Siber dan/atau sandi negara, 
6. Pencarian dan pertolongan, 
7. Narkotika nasional, 
8. Pengelola perbatasan,
9. Penanggulangan bencana,
10. Penanggulangan terorisme,
11. Keamanan laut,
12. Kejaksaan Republik Indonesia, 
13. Mahkamah Agung,
14. Intelijen negara.

Puan menegaskan, pasal ketiga yang menjadi fokus pembahasan adalah mengenai penambahan masa dinas keprajuritan. Ia mengatakan, penambahan masa dinas keprajuritan ini dibuat demi menjunjung keadilan. 

Adapun, perubahan dalam pasal 53 diatur, masa dinas yang semula sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira, dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama mengalami penambahan sesuai dengan jenjang kepangkatannya. 

Ketentuannya diatur dalam ayat (2) berbunyi sebagai berikut: 

• a. bintara dan tamtama paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; 
• b. perwira sampai dengan pangkat kolonel paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
• c. perwira tinggi bintang 1 (satu) paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
• d. perwira tinggi bintang 2 (dua) paling tinggi  61 (enam puluh satu) tahun; dan
• e. perwira tinggi bintang 3 (tiga) paling tinggi 62 (enam puluh dua) tahun.

Puan menegaskan, perubahan UU TNI tetap akan mengedepankan prinsip supremasi sipil, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

"Kami bersama pemerintah menegaskan perubahan UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI tetap berlandaskan pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, HAM, serta memenuhi ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah disahkan," kata dia.