Jakarta, IDN Times - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menemui pegawai KPK terkait polemik penetapan Kepala Basarnas (Kabasarnas) Marsekal Madya Henri Alfiandi sebagai tersangka. Dalam forum yang dihadiri 300 pegawai itu, pimpinan meminta maaf.
"Kami sampaikan permintaan maaf kepada pegawai jika dalam penanganan perkara Basarnas ini kemudian menimbulkan kegaduhan di internal KPK," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Senin (31/7/2023).
Alex menegaskan tidak ada pegawai KPK yang salah dalam penanganan dugaan korupsi di Basarnas ini. Berbeda dengan Johanis Tanak, Alex menyebut kelalaian dan tanggung jawab ada di pimpinan, bukan penyelidik maupun penyidik.
"Kalau ada kelalaian, kalau ada kesalahan, kalau ada kekhilafan, itu tanggung jawab pimpinan," ujarnya.
Meski begitu, Alex menyebut pimpinan KPK tidak akan mundur dari posisinya. Hal ini juga disampaikan kepada para pegawai dalam forum tersebut.
"Kami juga pastikan ke teman-teman pegawai bahwa pimpinan akan semakin kompak dan kami tidak akan mundur sampai akhir jabatan kami sesuai undang-undang," ujar Alex.
Diketahui, KPK dalam kasus ini awalnya menetapkan lima tersangka. Selain Gunawan, Afri Budi, dan Marilya, KPK menetapkan Direktur PT Kindah Abadi Utama, Roni Aidil dan Kepala Basarnas, Henri Alfiandi, sebagai tersangka.
Namun, TNI keberatan dua prajuritnya ditetapkan sebagai tersangka KPK. Sebab, prajurit TNI mempunyai mekanisme sendiri dalam penanganan sebuah kasus.
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak pun meminta maaf. Ia menyebut penyelidik dan penyidik KPK melakukan kesalahan dan khilaf.