Jakarta, IDN Times - Polda Metro Jaya mengerahkan 120 personel untuk mengamankan aksi buruh di depan DPR RI hari ini, Rabu (15/6/2022). Ratusan personel diterjunkan untuk mengamankan ribuan buruh yang akan demo pukul 10.00 WIB.
Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Sambodo Purnomo Yogo, menjelaskan bahwa aparat akan fokus pada penertiban lalu lintas di sekitaran Senayan.
“120 (personel yang diterjunkan),” kata Sambodo saat dihubungi, Rabu (15/6/2022).
Sambodo memastikan belum ada rekayasa lalu lintas yang diterapkan di sejumlah ruas jalan kawasan Gedung DPR/MPR. Rekayasa lalu lintas di depan kompleks parlemen yang menjadi titik aksi demonstrasi para elemen buruh bersifat situasional.
"Untuk rekayasa lalu lintas bersifat situasional," ujar Sambodo.
Menurut Sambodo, rekayasa lalu lintas dengan mengalihkan atau menutup ruas jalan di sekitar kawasan Gedung DPR/MPR RI menunggu perkembangan jumlah massa yang mengikuti demonstrasi.
"Jadi untuk penerapannya tergantung jumlah massanya," kata Sambodo.
Partai Buruh bersama sejumlah elemen buruh lainnya berencana untuk menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (15/6/2022).
Direktur Intelijen dan Keamanan (Dirintelkam) Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Hirbakh Wahyu Setiawan, membenarkan perihal rencana aksi demonstrasi di depan kompleks parlemen itu.
Pihak kepolisian sudah menerima surat pemberitahuan dari Partai Buruh terkait kegiatan unjuk rasa tersebut.
"Untuk surat pemberitahuan sudah diterima," ujar Hirbakh Wsaat dikonfirmasi, Selasa (14/6/2022).
Dalam pemberitahuannya, kata Hirbakh, aksi unjuk rasa itu hanya akan dihadiri oleh massa dari elemen buruh. Terdapat sedikitnya 6 ribu peserta yang mengikuti demo tersebut.
"Pemberitahuan mereka 6.000. Elemen buruh saja," kata Hirbakh.
Sementara itu, Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan bahwa aksi unjuk rasa pada 15 Juni 2022 itu akan digelar serempak di sejumlah wilayah Tanah Air.
"Aksi 15 Juni akan dipusatkan di DPR/MPR RI dengan melibatkan hampir 10 ribu buruh," kata Said dalam keterangannya.
Menurut Said, aksi ini akan mengangkat lima isu, di antaranya menolak revisi Undang-Undang (UU) Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP), Menolak Omnibus Law dan juga UU Cipta Kerja.
Selain itu, aksi ini juga akan menyuarakan pengesahan RUU PPRT, dan penolakan liberalisasi pertanian melalui WTO, serta masa kampanye yang hanya 75 hari.
"Tetapi harus sembilan bulan (kampanye) sesuai Undang-Undang," pungkasnya.