Politik Uang dan Isu SARA Ancaman Nyata di Pemilu 2019

Menurut peneliti senior Founding Fathers House (FFH) Dian Permata, survei dilakukan terhadap mahasiswa di tiga provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

Hasilnya, diketahui mayoritas responden percaya bahwa ujaran kebencian akan memecah belah masyarakat. Terungkap juga bahwa responden percaya toleransi semakin melemah di negeri ini.

“Sebanyak 60 persen mahasiswa merasa ujaran kebencian akan memecah belah bangsa. Bahkan mahasiswa di Banten merasa toleransi semakin melemah," ujar Dian.

Namun berita baiknya, para millennial masih percaya dan yakin bahwa keutuhan Bangsa Indonesia masih bisa dipertahankan, di tengah ancaman isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) dan hoaks,” ungkapnya.

Sementara peneliti senior Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) Daniel Zuchron menyebutkan, politik uang dan isu SARA menjadi ancaman nyata pada Pemilu 2019. Bahkan di era tsunami informasi saat ini, negara harus mencerdaskan bangsa agar tidak masuk ke dalam belantara digital.

“Toleransi bukan lagi soal narasi atau wacana, sehingga harus diimplementasikan untuk menjaga keutuhan bangsa,” ujarnya.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar, yang juga hadir saat pemaparan hasil survei menjelaskan, Pancasila adalah abstraksi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di negara ini atau saripati inti dari falsafah, nilai yang hidup dalam masyarakat, pengalaman, etika, dan budaya bangsa Indonesia.

Karena itu, masyarakat harus berkomitmen, berikrar menjadikan Pancasila sebagai falsafah dan pedoman hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

"Pemerintah saat ini telah mengembangkan inovasi dan berbagai metode dalam memberikan pemahaman mengenai Pancasila sebagai falsafah, ideologi dan pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” ungkapnya.

“Nilai toleransi dan kerukunan juga harus terus dihidupkan di tengah isu SARA. Kita harus memastikan agar dinamika demokrasi tidak mengancam nilai dari sila ketiga Pancasila (Persatuan Indonesia),” dia melanjutkan.

Oleh karena itu, Bahtiar menyebutkan, tingkat pendidikan politik dan kemampuan masyarakat dalam melakukan penalaran, kemampuan memilih dan memilah informasi sangat penting dirawat. Masyarakatlah yang menjadi sumber pertahanan utama dalam menangkal dan mencegah berkembangnya berita bohong atau hoaks.

Untuk itu, kata dia, kita perlu membangun budaya literasi, budaya gemar membaca menjadi hal yang sangat penting untuk diterapkan, agar masyarakat terus mengasah dan menambah ilmu pengetahuan, meningkatkan kecerdasan publik dalam menerima dan mengolah informasi yang disampaikan, dan bijaksana dalam merespons berbagai dinamika di kehidupan masyarakat.

"Hal paling penting adalah masyarakat harus memiliki kesadaran sebagai warga bangsa, sehingga tidak mudah diombang-ombingkan dan tidak mudah terhasut berita bohong (hoaks)," jelas Bahtiar.