Politikus Demokrat Bingung soal Statement Risma Sebut ASN Dapat Bansos

Nanang menjelaskan aparatur dibagi tiga, yakni TNI, Polri, dan ASN. Untuk ASN, sambungnya, dibagi lagi menjadi dua, yakni PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau dulu dikenal dengan sebutan pegawai honorer.

"Jadi, apabila yang dimaksud oleh Bu Risma, PNS tidak boleh menerima bansos, saya setuju 100 persen. Namun apabila yang dimaksudkan yang menerima bansos adalah ASN, maka harus dipilah dulu," kata dia.

Nanang mengatakan pegawai PPPK yang berlevel rendah perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan bansos. Sebab, penghasilan mereka rendah.

"Kesimpulannya, ASN yang nonPNS dan berpenghasilan rendah, layak dipertimbangkan untuk menerima bansos. Sebaliknya ASN yang berstatus PNS dilarang menerima bansos," ujar dia.

Sebelumnya, Mensos Risma mengungkap, ada puluhan ribu ASN di seluruh wilayah Indonesia yang masih menerima bansos dari pemerintah. Bahkan, beberapa di antaranya tinggal di kawasan Menteng, yang dikenal kawasan elite di DKI Jakarta.

"Terdapat data 31.624 Aparatur Sipil Negara (ASN). Dari data tersebut, ASN yang aktif sebanyak 28.965 orang. Mereka tersebar di 511 kota/kabupaten di 34 provinsi,” kata Risma tanpa merinci nama penerima saat konferensi pers di Kementerian Sosial, Kamis (18/11/2021).

Tidak hanya PNS, Kementerian Sosial (Kemensos) juga menemukan penerima bansos yang berprofesi dosen dan tenaga medis.

"Data tersebut merupakan hasil konsinyering dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Ketemu data 311.122 orang, profesi mereka bermacam-macam, ada yang dosen, ASN, tenaga medis, dan sebagainya. Mereka tinggal di jalan-jalan utama kota,” sebut Kemensos.

Kementerian Sosial kini melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), secara terus menerus dan sistematis.

Untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan, Kemensos juga melakukan pemadanan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), yang terdaftar di Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri.

Risma menyatakan, ada enam metode yang ditempuh Kemensos untuk pemutakhiran data, yakni dari usulan daerah, melalui fitur usul dan sanggah pada aplikasi CekBansos.go.id, dari data bencana, hasil pengecekan lapangan berdasarkan berita media, hasil verifikasi pejuang muda, dan hasil dari geotagging data spasial dari citra satelit.

Dari daerah memuat dinamika data kependudukan terkait warga yang meninggal, pindah alamat, atau pindah segmen.

"Bila tidak terdaftar oleh pemerintah daerah, masyarakat memiliki kesempatan mendaftarkan diri melalui fitur usul dan sanggah," ujar Risma.