Politikus PSI Kritik Pramono soal Preman di Jakarta: Gubernur Kita Lembek

20 Apr 2026, 13:45 WIB

Sekretaris Komisi E (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Justin Adrian Untayana /dok Pribadi

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Politisi PSI Justin Adrian menyoroti maraknya premanisme di Jakarta dan menilai Gubernur Pramono Anung terlalu lembek dalam menangani masalah keamanan, termasuk tawuran yang terus berulang.
Justin mengkritik lambannya respons Satpol PP terhadap kasus premanisme serta mencurigai adanya kolusi antara oknum petugas dengan pelaku pungli dan parkir liar di wilayah ekonomi penting.
Ia mendesak Pemprov DKI bersikap tegas menggunakan sumber daya ASN, PJLP, dan anggaran Rp315 miliar agar penanganan premanisme efektif serta tidak merugikan warga pembayar pajak.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Tahun Anggaran (TA) 2026

Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan hibah sebesar Rp315 miliar kepada Forkopimda dalam APBD Tahun Anggaran 2026 untuk mendukung keamanan daerah.

20 April 2026

Politisi PSI Justin Adrian Untayana menyampaikan kritik terhadap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung atas lemahnya penanganan premanisme dan tawuran di ibu kota. Ia juga menyoroti dugaan persekongkolan oknum Satpol PP dengan pelaku pungli serta meminta Pemprov DKI bersikap lebih tegas.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

What?
Politisi PSI, Justin Adrian Untayana, mengkritik Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung atas lemahnya penanganan premanisme dan tawuran di wilayah ibu kota yang dinilai semakin marak.
Who?
Justin Adrian Untayana dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, serta aparat Satpol PP disebut dalam pernyataannya.
Where?
Kejadian dan kritik ini berfokus pada wilayah Provinsi DKI Jakarta, terutama area dengan nilai ekonomi tinggi yang terdampak aktivitas premanisme.
When?
Pernyataan disampaikan pada Senin, 20 April 2026, saat situasi premanisme di Jakarta sedang menjadi perhatian publik.
Why?
Kritik muncul karena dianggap adanya ketidaktegasan Pemprov DKI dalam menindak pelaku kekerasan dan dugaan keterlibatan oknum Satpol PP yang memperlambat penindakan.
How?
Justin menyampaikan kritik melalui keterangan resmi kepada media, menyerukan agar Pemprov DKI bertindak tegas termasuk mencabut bansos bagi keluarga yang terlibat tawuran.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Di Jakarta banyak orang jahat yang suka memalak dan bikin takut orang. Kak Justin dari partai PSI marah karena katanya Pak Gubernur Pramono tidak berani lawan mereka. Katanya Satpol PP juga lambat kerja dan mungkin ada yang kerja sama sama preman. Sekarang Kak Justin minta semua harus tegas biar kota jadi aman lagi.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Maraknya premanisme di wilayah yang punya nilai ekonomi penting mengganggu masyarakat, menjadi sorotan politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Justin Adrian Untayana, yang juga merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.

Bagi Justin, ketidakmampuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengantisipasi dan mengatasi permasalahan tersebut tidak mengherankan. Menurutnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, saja bahkan tidak mampu mengatasi persoalan-persoalan insidentil yang lebih sederhana seperti tawuran.

“Sebenarnya, ketidakmampuan Pemprov DKI untuk mengantisipasi dan merespons masalah premanisme ini tidak mengherankan. Gubernur kita ‘lembek.’ Masalah tawuran saja tidak bisa diselesaikan dan terus terjadi berulangkali. Apalagi, yang lebih terorganisir seperti premanismne,” kata dia dalam keterangan tertulis, Senin (20/4/2026).

1. Minta bansos dicabut jika terlibat tawuran

Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus (beritajakarta.id)

Justin mempertanyakan keberanian Pramono untuk mengambil langkah-langkah tegas dalam rangka memberantas kekerasan di Jakarta, mulai dari tawuran sampai dengan premanisme.

“Saya pernah mendorong agar Mas Gubernur berani mencabut bansos (bantuan sosial) satu kartu keluarga (KK), kalau anak-anaknya atau anggota-anggota keluarga lainnya terlibat tawuran. Tapi itu saja Mas Gubernur terlihat enggan. Maka, masalah seperti ini tidak akan hilang tanpa adanya sikap yang tegas,” katanya.

2. Curiga ada persengkongkolan dengan anggota Satpol PP

Ilustrasi Satpol PP DKI Jakarta. (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Justin juga mengritik respons Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang lambat terhadap masalah-masalah seperti tawuran dan premanisme. Bahkan, ia mencurigai adanya persekongkolan antara anggota Satpol PP dengan pelaku premanisme, terutama yang terkait lapak dan parkir liar, sehingga menghambat dilakukannya penindakan.

“Di sisi lain, Satpol PP kita juga tidak bergerak dengan aktif. Seolah-olah, Satpol PP baru turun kalau sudah ada kejadian yang kemudian diviralkan oleh masyarakat. Ini menunjukkan ada suatu kepasifan yang salah,” katanya.

“Entah memang karena pasif, atau jangan-jangan sudah ada kerja sama dengan pelaku-pelaku pemalakan, pungli (pungutan liar), dan parkir liar. Semoga tidak ada, tapi melihat kejadian ini terus berulang, maka tidak salah kalau masyarakat juga punya dugaan seperti itu,” lanjut Justin.

3. Pemprov DKI harus tegas

Belasan remaja ditangkap polisi saat hendak tawuran menggunakan senjata tajam di Tangerang (Dok. Polres Metro Tangerang Kota)

Justin mengingatkan, Pemprov DKI Jakarta punya puluhan ribu petugas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan ratusan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP ) lainnya.

Terkait keamanan, Justin juga menyoroti Hibah kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebesar Rp315 miliar, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2026.

“Pemprov DKI harus bisa tegas dan serius dalam menghadapi premanisme. Ini berkaitan juga dengan pajak warga Jakarta yang perlu dipertanggungjawabkan. Jangan sampai belanja miliaran rupiah itu menjadi sia-sia karena Pemprov DKI tidak bisa menindak premanisme yang terus merugikan masyarakat,” tegasnya.