PP AIPI: Koalisi Jumbo Lahirkan Pemerintah yang Mau Benar Sendiri

15 Jul 2026, 15:23 WIB

Shera Amalia Ghaitsa

News

Channel

Add Us on Google

PP AIPI: Koalisi Jumbo Lahirkan Pemerintah yang Mau Benar Sendiri

Syamsuddin Haris dalam acara seminar “Koalisi Gemuk dan Kegagalan Checks and Balances di Indonesia" yang diselenggarakan oleh Pusat Riset Politik BRIN (IDN Times/Shera Amalia)

Intinya Sih

Gini Kak

Syamsuddin Haris menilai koalisi pemerintah yang terlalu besar berpotensi melemahkan fungsi check and balances serta melahirkan pemerintahan yang merasa selalu benar sendiri.
Ia menyebut sistem kepartaian yang terkartelisasi membuat koalisi politik lebih fokus pada pembagian sumber daya negara daripada menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.
Syamsuddin menyoroti posisi PDIP yang dinilai belum tegas sebagai oposisi, karena hampir tidak ada kritik signifikan terhadap kebijakan pemerintah saat ini.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Seorang bapak bernama Syamsuddin bilang kalau sekarang banyak partai gabung sama pemerintah. Katanya itu bikin tidak ada yang berani menegur kalau pemerintah salah. Ia juga bilang pemerintah suka memuji diri sendiri dan tidak suka orang beda pendapat. Partai PDIP juga belum jelas, mau jadi teman pemerintah atau lawan.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Syamsuddin Haris, menilai koalisi pendukung pemerintah yang terlalu besar tidak hanya berpotensi melemahkan check and balances dalam sistem demokrasi Indonesia, tetapi juga dapat melahirkan pemerintah yang hanya mau benar sendiri.

Menurut Syamsuddin, keberadaan oposisi merupakan nyawa bagi sistem demokrasi, baik itu demokrasi parlementer maupun demokrasi presidensial.

“Namun, jika koalisi politik terlampau besar dan bahkan super jumbo atau super besar, saat ini misalnya 81 persen, bukan hanya berpotensi mematikan oposisi dan meniadakan hadirnya check and balances, melainkan juga melahirkan pemerintah yang hanya mau benar sendiri.” kata Syamsuddin, dalam seminar bertema “Koalisi Gemuk dan Kegagalan Checks and Balances di Indonesia" yang diselenggarakan Pusat Riset Politik BRIN, Jakarta, Rabu (15/07/2026).

1. Koalisi jumbo dinilai memperkuat otoriterisme

Ilustrasi Pembungkaman

Syamsuddin menyayangkan sikap pemerintah saat ini yang cenderung memuji dirinya sendiri. Selain itu, ia menilai, pemerintah justru bersikap sinis dan mencela perbedaan pendapat, sehingga sikap tersebut mengarah kepada otoriterisme. Ia menyebut sikap seperti ini belum pernah terjadi dalam kehidupan politik bangsa Indonesia sebelumnya.

“Melahirkan pemerintah yang membuat saya, khususnya mengelus dada, selalu memuji dirinya sendiri, pemerintah yang hanya bisa memuji dirinya sendiri. Ini suatu yang luar biasa, yang belum pernah terjadi sepanjang kehidupan politik bangsa kita,” ujar dia.

2. Koalisi politik dinilai hanya berorientasi pada pembagian sumber daya

ilustrasi oposisi (pexels.com/ Mikhail Nilov )

Syamsuddin menilai, sistem kepartaian yang semakin terkartelisasi membuat koalisi politik yang lebih berorientasi pada pembagian sumber daya negara, daripada menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.

“Jadi, dalam situasi ketika sistem kepartaian itu terkartelisasi, peran koalisi politik akhirnya tak lebih dari fasilitator kepentingan oligarki, yaitu distribusi sumber daya materil, sebagai kompensasi loyalitas dengan dukungan partai-partai kepada kuasa,” kata dia.

Suamsuddin juga menyayangkan tidak ada satu partai politik pun yang mengambil tanggung jawab sebagai oposisi untuk mengingatkan penguasa, agar kembali ke jalan yang benar.

“Dalam situasi demikian, saya sangat menyayangkan, ya, bahwa tidak satu pun parpol yang mau mengambil alih tanggung jawab sebagai oposisi,” lanjut dia.

3. Peran PDIP sebagai oposisi dinilai tidak jelas

Ilustrasi oposisi (www.fahum.umsu.ac.id)

Mantan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu mengungkap, awalnya PDI Perjuangan (PDIP) diharapkan mau mengambil tanggung jawab sebagai oposisi. Namun, ia menilai, saat ini posisi PDIP belum menunjukkan sikap yang jelas sebagai oposisi atau koalisi.

“Pada masa Prabowo saat ini, sikap PDIP menurut saya cenderung banci. Alias tidak jelas, apakah koalisi atau oposisi,” ungkap Syamsuddin.

Meskipun partai tersebut mengklaim posisi mereka sebagai penyeimbang, Syamsuddin mengatakan, tidak ada satu pun kritik terhadap kebijakan pemerintah dari partai belambang kepala banteng moncong putih tersebut.

“Namun hampir tidak ada satu pun kritik signifikan PDIP terhadap kebijakan pemerintah yang absurd serta aneh bin ajaib,” ujar Syamsuddin.