Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, menanggapi keputusan Majelis Kehormatan dan Majelis Pertimbangan DPP PPP memberhentikan Suharso Monoarfa sebagai ketua umum.
Dia mengatakan, PPP baru saja menggelar musyawarah kerja nasional (mukernas) yang merupakan forum permusyawaratan tertinggi di bawah muktamar. Kemudian, diputuskan bahwa Muhammad Mardiono menjadi pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum DPP PPP menggantikan Suharso.
"Nah di dalam mukernas itu memang ada keputusan untuk mengangkat Mardiono sebagai Plt Ketum PPP," ujar Arsul di Kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2022).
Arsul menjelaskan, sudah lama terdapat diskusi internal PPP yang mendorong adanya konsolidasi partai. Bahkan, dia juga tak memungkiri adanya keinginan supaya pimpinan PPP tak rangkap jabatan dalam pemerintahan.
"Jadi di PPP itu memang sudah lama ada diskusi bahwa ada riak-riak yang menginginkan agar konsolidasi PPP sebagai partai itu bisa lebih dimasifkan, diintensifkan, ditingkatkan, dan itu kalau yang jadi pimpinan PPP tidak merangkap di jajaran pemerintahan. Diskusi itu sudah lama, tentu Pak Harso juga mengetahui," kata dia.
Meski dilengserkan dari jabatannya sebagai Ketum PPP, Arsul membantah status Suharso dipecat atau diberhentikan dari jabatannya itu.
"Ini apakah kemudian artinya Suharso Manoarfa itu dipecat atau diberhentikan, jawabannya tidak," ucap dia.