PPP Kubu Agus Suparmanto Tolak SK Kemenkum Akui Mardiono Ketum

Rommy menjelaskan, pengajuan SK kepengurusan Mardiono tidak memenuhi persyaratan poin enam Permenkumham 34/2017 yaitu: ‘Surat Keterangan tidak dalam Perselisihan Internal Partai Politik dari Mahkamah Partai Politik.’

“Kami sudah memastikan kepada Mahkamah Partai yang dipimpin Irfan Pulungan bahwa mereka tidak menerbitkan surat untuk kepengurusan Mardiono,” kata dia.

Oleh karena itu, Rommy sehut SK Kemenkum mengabaikan seluruh fakta yang terjadi dalam Muktamar X PPP, bahwa tidak pernah ada aklamasi untuk Mardiono. “Yang ada adalah klaim aklamasi oleh Pimpinan Sidang Amir Uskara di tengah hujan interupsi penolakan dari floor, yang berakibat kaburnya Amir dari arena sidang,” ujarnya.

Menurut Rommy, pada saat pimpinan sidang paripurna memanggil Mardiono untuk hadir ke arena persidangan, dia tidak hadir bahkan setelah ditelpon berkali-kali. Dengan demikian, dia menilai klaim terpiliihnya Mardiono melanggar seluruh proses pelaksanaan Muktamar X PPP, sebagaimana ditetapkan dalam jadwal Muktamar dan tata tertib Muktamar.

“Karena yang sesungguhnya menjalankan seluruh proses Muktamar secara konstitusional adalah muktamirin yang memutuskan Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum,” ujar Rommy.

SK Kemenkum juga disebut bertentangan dengan hasil Silaturahmi Nasional Alim Ulama 8 September 2025 di Ponpes KHAS Kempek, Cirebon, Jawa Barat, yang menyatakan bahwa seluruh ulama PPP se-Indonesia menolak Mardiono untuk melanjutkan kepemimpinannya pada Muktamar X PPP 2025.

“Bahwa karenanya, kami akan melakukan langkah politik, langkah administrasi, dan gugatan hukum bila diperlukan agar Menkum membatalkan SK tersebut. Ketua Umum dan Sekjen hari ini telah mengirimkan surat permohonan audiensi dan surat keberatan kepada Menkum RI atas terbitnya SK tersebut.

Rommy juga menyoroti terkait pernyataan Menkum Supratman Andi Agtas yang menyebutkan tidak mengetahui adanya pendaftaran. Menurutnya, sangatlah tidak masuk akal karena pendaftaran yang dilakukan oleh Sekjen Taj Yasin pada Rabu (1/10/2025) diterima langsung oleh staf Menteri di kantor Menkum RI dan diliput secara live oleh sejumlah media.

“Bahkan sebelumnya sudah ada komunikasi  dengan staf Menteri Ditjen AHU. Karenanya, kami meminta Menteri untuk menunjukkan adanya Surat Mahkamah Partai sebagaimana dipersyaratkan oleh Permenkumham 34/2017. Jika tidak, patut diduga Menkum melakukan kelalaian dalam penerbitan SK tersebut,” ujarnya.