Prabowo Berencana Tambah Kementerian Jadi 40, JK: Itu Kabinet Politis

08 Mei 2024, 13:12 WIB

Mantan Wakil Presiden, Jusuf "JK" Kalla. (www.instagram.com/@jusufkalla)

Jakarta, IDN Times - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf "JK" Kalla angkat bicara soal rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto yang ingin menambah jumlah menteri. Prabowo diisukan ingin menambah menteri yang semula ada 34 menjadi 40.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu berharap penambahan jumlah menteri hingga 40 bukan semata-mata demi mengakomodasi kepentingan dari partai politik pendukungnya. Tetapi, bila itu satu-satunya yang menjadi pertimbangan Prabowo, maka kebijakan tersebut hanya memiliki motif politis.

"Itu artinya bukan lagi kabinet kerja, bukan zaken kabinet. Tetapi, kabinet yang lebih politis," ujar JK di Jakarta Selatan pada Selasa (7/5/2024).

Ia menambahkan dalam membentuk kabinet bukan berapa banyak jatah kursi yang disediakan. Melainkan, tugas dan fokus prioritas apa saja yang hendak dikerjakan.

Ia juga membandingkan kabinet di era Presiden Sukarno yang memiliki 100 menteri. Ujung-ujungnya pemerintahan tak berjalan secara efektif.

"Pernah kita (punya) 100 menteri. Itu hanya politis saja. Memberikan kesempatan ke semua orang, tetapi gak bisa jalan (pemerintahannya)," katanya.

1. Pakar hukum tata negara nilai penambahan kementerian bakal buat anggaran boros

Akademisi dari Universitas Andalas, Feri Amsari (Dokumentasi Watch Doc)

Sementara, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas (Unand), Padang, Sumatra Barat, Feri Amsari menilai wacana Prabowo untuk menambah hingga 40 kementerian membuat pemerintah tidak gesit dalam menghadapi permasalahan dan tantangan ke depan. Apalagi di hadapan mata sudah terlihat ancaman krisis ekonomi yang ditandai terus melemahnya nilai mata uang rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat (AS).

"Di mana-mana kabinet yang berlebihan tidak akan pernah efektif. Dari segi kebahasaan, namanya saja kabinet, dari kata cabin. Sejarahnya itu, raja-raja sebelum pergi ke parlemen, mereka akan bertemu orang-orang kepercayaannya di kamar-kamar kecil. Makanya, disebut kabinet. Dari katanya saja sudah bermakna sedikit orang," ujar Feri ketika dihubungi IDN Times melalui telepon pada Selasa kemarin.

Selain itu, Feri juga menyinggung biaya tambahan yang harus dikeluarkan jika Prabowo-Gibran tetap menambah kursi menteri. Mulai dari gaji untuk staf menteri, menyewa gedung kementerian, penggunaan kendaraan dinas, rumah dinas hingga gaji ASN.

"Belum lagi kalau kementerian baru ini akan memiliki kanwil hingga ke daerah. Berapa banyak anggaran yang terbebani. Jadi, tidak akan membantu efektivitas dalam bekerja," tutur dia.

Dalam pengisian posisi menteri, pemerintah mengacu kepada UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dalam Pasal 15 tertulis, presiden membentuk kementerian paling banyak 34 buah. Sedangkan, di Pasal 16 tertulis, pembentukan kementerian paling lama 14 hari kerja sejak presiden mengucapkan janji saat pelantikan.

Aturan itu pula yang diacu oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo selama hampir 10 tahun berkuasa dalam membentuk kabinet. Meski Feri mengakui pemberian kursi wakil menteri adalah cara Jokowi mengakali untuk mengakomodasi lebih banyak orang di kabinet.

2. Pusako pernah meneliti pemerintah hanya butuh 26 menteri di kabinet

Presiden Jokowi pimpin rapat terbatas terkait penanganan pengungsi erupsi Gunung Ruang, di Istana Merdeka, Jakarta (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Feri menyebut, Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas pernah membuat kajian bahwa Indonesia hanya membutuhkan 26 menteri. Meski kementerian yang ada tetap sesuai UU Kementerian Negara, yaitu 34. Artinya, ada satu menteri yang mengkoordinasi lebih dari satu kementerian.

"Kementerian yang dipimpin itu kan ada isunya hampir sama. Misalnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ikut memimpin Kementerian Desa," kata dia.

Poin kedua yang menjadi dasar satu menteri memimpin beberapa kementerian adalah demi penghematan anggaran dan tak perlu ada pergantian nomenklatur kementerian. Dengan begitu, maka tak perlu menambah anggaran.

"Kalau kementeriannya berubah akan berpengaruh ke anggaran yang sudah ditetapkan. Sebab, nomenklatur (kementerian) berubah-ubah. Berbagai biaya baru pun akan muncul," tutur dia.

Ia kemudian menghitung untuk kepemimpinan Prabowo-Gibran sebenarnya cukup membutuhkan 12 menteri. Sebab, jumlah parpol pendukung di koalisi ada 12 sehingga minimal masing-masing partai dapat satu jatah kursi.

"Satu menteri akan memimpin beberapa kementerian. Itu akan jauh lebih efektif dan berdampak kepada pemerintahan. Partai mengelola ruang-ruang pemerintahan tertentu di beberapa kementerian. Pembagian yang signifikan bagi partai. Parpol yang memiliki jasa lebih ya akan dapat jatah lebih banyak," ujarnya lagi.

3. Elite Gerindra tak membantah jumlah menteri di era Prabowo lebih banyak dari Jokowi

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman saat ditemui di Kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan (11/4/2024) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu)

Sementara, ketika dikonfirmasi soal jumlah kementerian di era Prabowo bakal bertambah hingga 40, hal tersebut tidak dibantah oleh elite Partai Gerindra. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman, justru menilai sesuatu yang baik bila Prabowo menambah jumlah nomenklatur kementerian di pemerintahan mendatang.

Di era pemerintahan Joko "Jokowi" Widodo dan Ma'ruf Amin, jumlah menteri mencapai 34 orang.

"Kalau memang ingin melibatkan banyak orang, menurut saya, juga gak ada masalah. Justru semakin banyak (menteri), semakin bagus. Itu dalam pandangan saya pribadi," ujar Habiburokhman, di Gedung Parlemen, Senayan pada Senin (3/5/2024).

Ia menambahkan bahwa Indonesia merupakan negara yang besar sehingga membutuhkan banyak tenaga dalam pemerintahan untuk bekerja. Pria yang juga menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR itu membantah kabinet dengan banyak orang akan tidak gesit dalam bekerja.

"Kalau gemuk dalam konteks fisik orang per orang itu kan tidak sehat, tapi dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar. Negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target-target kita besar. Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan, sehingga jadi besar," tutur dia lagi.