Prabowo Didesak Prioritaskan Agenda Reformasi Polri

27 Apr 2026, 19:23 WIB

Presiden Prabowo Subianto rapat dengan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowokediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (24/4/2026) (Instagram/@sekretariat.kabinet)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Presiden Prabowo memprioritaskan reformasi Polri, menilai fokusnya lebih banyak pada agenda luar negeri dibanding pembenahan institusi kepolisian.
YLBHI dan AJI menekankan pentingnya pemerintah serta DPR menjalankan fungsi pengawasan agar agenda reformasi kepolisian berjalan transparan dan akuntabel di hadapan publik.
Komite Percepatan Reformasi Polri yang dipimpin Mahfud MD telah menyerahkan hasil kerja kepada Presiden dan kini menunggu jadwal pertemuan resmi untuk membahas tindak lanjut rekomendasi.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

7 November

Mahfud MD menyebut Komite Percepatan Reformasi Polri dilantik pada tanggal ini. Presiden Prabowo memberikan waktu tiga bulan bagi komite untuk bekerja sebelum melapor.

2 Februari 2026

Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan Komite Percepatan Reformasi Polri telah merampungkan rekomendasi reformasi Polri pada tanggal ini.

21 April 2026

Mahfud MD mengatakan komite telah menyampaikan hasil kerja kepada Presiden Prabowo dan kini menunggu waktu pertemuan dengan presiden.

27 April 2026

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Presiden Prabowo memprioritaskan agenda reformasi Polri dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube. Mereka juga meminta DPR menjalankan fungsi pengawasan dan KPRP membuka hasil kerjanya kepada publik.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

What?
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polri mendesak Presiden Prabowo Subianto agar memprioritaskan agenda reformasi kepolisian yang dinilai belum mendapat perhatian serius.
Who?
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polri, Presiden RI Prabowo Subianto, Komite Percepatan Reformasi Polri, Mahfud MD, serta DPR RI dan AJI Indonesia.
Where?
Pernyataan disampaikan di Jakarta melalui konferensi pers daring dan kegiatan di Senayan, Jakarta Pusat.
When?
Pernyataan koalisi disampaikan pada Senin, 27 April 2026, sementara tanggapan Mahfud MD diberikan pada Selasa, 21 April 2026.
Why?
Desakan muncul karena Presiden dinilai lebih fokus pada kegiatan luar negeri dibanding menindaklanjuti rekomendasi reformasi Polri yang telah rampung sejak Februari 2026.
How?
Tuntutan disampaikan melalui konferensi pers oleh perwakilan YLBHI dan AJI Indonesia, dengan menyerukan transparansi hasil kerja komite serta dorongan kepada DPR menjalankan fungsi pengawasan.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Orang-orang dari kelompok masyarakat minta Pak Prabowo, presiden, supaya cepat perbaiki polisi. Mereka bilang Pak Prabowo sibuk ke luar negeri dan belum ketemu tim yang sudah buat saran untuk reformasi polisi. Ada juga orang dari AJI yang minta DPR ikut awasi kerja pemerintah. Sekarang timnya masih tunggu waktu bisa bertemu Pak Prabowo.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Meskipun terdapat desakan dari berbagai pihak, artikel ini menunjukkan adanya dinamika positif berupa keterlibatan aktif masyarakat sipil dan lembaga independen dalam mendorong transparansi serta akuntabilitas reformasi Polri. Kehadiran Komite Percepatan Reformasi Polri yang telah menyelesaikan rekomendasi juga menandakan proses kerja institusional yang berjalan dan terbuka terhadap masukan publik.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polri mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk memprioritaskan agenda reformasi Polri. Sebab, Prabowo dinilai lebih memilih kunjungan luar negeri.

“Presiden Prabowo Subianto yang seharusnya berfokus pada komitmen membenahi Polri, justru tidak kunjung bertemu dengan KPRP karena alasan sibuk mengikuti Board of Peace bentukan Donald Trump, kunjungan luar negeri, dan masih harus menunggu tanggal pasti pertemuan yang diatur oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dan Sekretaris Kabinet (Seskab). Padahal, KPRP telah selesai merampungkan rekomendasi per 2 Februari 2026,” kata Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan YLBHI Arif Maulana dalam konferensi pers yang disaksikan melalui YouTube, Senin (27/4/2026).

1. Prabowo Didesak dengarkan suara rakyat

Presiden Prabowo Subianto (dok. Sekretariat Presiden)

Koalisi mendesak Prabowo mendengar suara rakyat terkait reformasi kepolisian. Apabila tak dilakukan, kepercayaan publik pada kepolisian dinilai akan berkurang.

“Mendesak Presiden Prabowo Subianto mendengar suara rakyat sebagai pemilik kedaulatan terkait tuntutan masyarakat untuk mereformasi kepolisian. Pengabaian suara masyarakat berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan bagi pemerintah dan institusi kepolisian,” ujarnya.

2. DPR didesak jalankan fungsinya

ilustrasi DPR (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Nany Afrida mengatakan, pihaknya meminta DPR tidak diam saja dan segera mejalankan fungsi checks and balances, pengawasan terhadap fungsi pemerintahan yang menyimpang mandat rakyat terkait akuntabilitas dan absennya tindak lanjut agenda reformasi kepolisian.

Selain itu, koalisi juga mendesak Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk menyampaikan secara terbuka hasil kerja dan rekomendasi kepada publik.

“Hal ini sebagai bentuk akuntabilitas KPRP yang telah mengundang berbagai elemen publik. Publik memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa sejumlah masukan yang disampaikan telah didengar dan dipertimbangkan sebagai bagian dari proses penyusunan rekomendasi,” ujar Nany.

3. Komite tunggu waktu bertemu Prabowo

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD ketika ditemui di area Senayan Park, Jakarta Pusat. (IDN Times/Santi Dewi)

Sebelumnya, Anggota Komite Percepatan Reformasi Polri Mahfud MD mengatakan pihaknya telah menyamoaikan hasil kerja komite kepada Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan itu mengatakan komite saat ini tengah menunggu waktu bertemu presiden.

"Kami masih menunggu waktu untuk bertemu presiden. Ketika kami dilantik pada tanggal 7 November, presiden mengatakan memberikan waktu tiga bulan. Setelah tiga bulan laporkan ke kami, mungkin ada yang perlu dilanjutkan atau tidak," ujar Mahfud ketika menjawab pertanyaan IDN Times di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2026).