Prabowo Ingin Santri Dibekali Ilmu Konstruksi Bangunan

Prasetyo menyebut, banyak bangunan pesantren yang belum memenuhi standar keamanan, sehingga perlu dilakukan evaluasi secara teknis oleh pemerintah. Saat ini, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga sedang melakukan asesmen terhadap sejumlah bangunan pondok pesantren.

“Nah, Bapak Presiden juga sangat concern dalam hal pondok pesantren ini untuk beberapa hal. Yang pertama, berkaitan dengan masalah keamanan bangunan-bangunan pondok pesantren yang dari data banyak bangunan-bangunan pondok pesantren kita yang belum melalui prosedur untuk dari sisi keamanan, ya," kata dia.

"Sehingga Bapak Presiden memberikan petunjuk untuk kepada kita, yang diwakili oleh Kementerian PU, untuk melakukan asesmen terhadap bangunan-bangunan pondok pesantren kita dari sisi keamanan secara teknis,” sambung Prasetyo.

Lebih lanjut, Prasetyo menyampaikan, Presiden Prabowo menyetujui pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pondok Pesantren di bawah Kementerian Agama. Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk perhatian besar terhadap lembaga pendidikan berbasis keagamaan di Indonesia.

Prasetyo mengatakan, gagasan pembentukan Ditjen Pesantren berawal dari peristiwa yang menimpa Pondok Pesantren Al-Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur. Dari peristiwa tersebut, pemerintah menemukan perlunya perhatian yang lebih serius terhadap kondisi pesantren di seluruh Indonesia.

“Berkenaan dengan masalah izin Ditjen Pondok Pesantren, memang itu bermula dari beberapa waktu yang lalu ada kejadian yang menimpa saudara-saudara kita di Pondok Pesantren Al-Khoziny Sidoarjo, yang kemudian dari peristiwa itu kita mendapatkan fakta bahwa nampaknya kita semua pemerintah perlu, untuk memberikan perhatian yang lebih kepada pondok-pondok pesantren kita, yang menurut data yang tercatat hari ini berjumlah kurang lebih 42 ribu pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia,” kata dia.

Prasetyo menambahkan, perhatian Presiden Prabowo tidak hanya tertuju pada pondok pesantren, tetapi juga mencakup lembaga pendidikan berbasis agama lainnya serta rumah ibadah.

“Termasuk kemudian beliau menyampaikan bahwa tidak hanya pondok pesantren, tetapi juga lembaga-lembaga pendidikan berbasis agama yang lain, termasuk rumah-rumah ibadah, baik masjid, musala, kemudian gereja, dan rumah-rumah ibadah yang lain untuk dipastikan dari sisi teknis sipil keamanannya itu memenuhi standar-standar minimal,” kata dia.

Selain faktor keamanan, Prabowo juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pendidikan di pesantren. Dengan jumlah santri yang mencapai 16 juta orang, pemerintah ingin memberikan dukungan agar mereka memiliki bekal keilmuan yang lebih luas.

“Kemudian juga Bapak Presiden menaruh perhatian, selain berkenaan dengan masalah bangunan fisik, tentunya terhadap proses pendidikan. Karena bagaimanapun dengan jumlah pondok pesantren kita yang cukup besar, kurang lebih ada 16 juta santri, yang Bapak Presiden menghendaki untuk proses pendidikan juga dilakukan perhatian untuk membekali para santri, selain ilmu agama, juga ilmu-ilmu pengetahuan berbasis teknologi, termasuk ilmu-ilmu ekonomi,” ujar dia.

Menurutnya, tujuan pembentukan Ditjen Pesantren adalah untuk memastikan penguatan fungsi pendidikan sekaligus pengawasan di lingkungan pesantren. Presiden ingin agar pesantren menjadi pusat pembentukan karakter sekaligus kemandirian ekonomi.

“Supaya harapannya para santri di dalam menghadapi masa depan di kemudian hari memiliki bekal yang cukup lengkap, tidak hanya dari sisi akhlak dan keagamaan, tetapi juga kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, termasuk ilmu-ilmu ekonomi. Jadi, itu beberapa hal yang menjadi concern dari Bapak Presiden yang diperintahkan kepada, kita jajaran terkait, untuk kemudian beliau memberikan semacam restu untuk Kementerian Agama membuat Ditjen Pondok Pesantren,” kata dia.